Pengumuman 3 Besar Hasil Seleksi Pejabat Pemkab Siak Masih Tunggu Verifikasi BKN

TRIBUNPEKANBARUCOM, SIAK – Perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak memasuki babak krusial. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) telah merampungkan tahap presentasi dan wawancara, bahkan mengumumkan hasil penilaian terhadap empat kandidat utama.

Namun, tiga nama teratas yang akan diajukan ke Bupati Siak belum bisa dipublikasikan karena masih menunggu verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Empat nama yang bersaing dalam lelang jabatan Sekda Siak ialah Ali Amran, Mahadar, Noviendra Kasmara, serta Romy Lesmana Dermawan.

Berdasarkan pengumuman resmi Pansel di Pekanbaru pada 8 September 2025, Mahadar menempati peringkat tertinggi dengan nilai 89,55.

Disusul Ali Amran dengan 80,92, Noviendra Kasmara 80,66, serta Romy Lesmana Dermawan dengan 80,41.

Dari hasil itu, Mahadar dan Noviendra dinyatakan berstatus Memenuhi Syarat (MS), sementara Ali Amran dan Romy Lesmana masuk kategori Masih Memenuhi Syarat (MMS). Status tersebut menjadi indikator awal siapa yang berpeluang bertahan hingga tahap akhir.

Kepala BKPSDM Siak, Zulfikri, mengatakan pengumuman tiga nama yang akan diajukan ke kepala daerah belum bisa dilakukan sebelum ada lampu hijau dari BKN.

“Harus melalui persetujuan BKN. Seluruh tahapan dalam proses lelang jabatan yg telah dilaksanakan akan diverifikasi oleh BKN. Setelah mendapat persetuan BKN, baru diumumkan 3 besarnya,” ujar Zulfikri, Kamis (11/9/2025).

Ia menceritakan, saat ini pihaknya mengupload semua berkas proses lelang dari awal sampai akhi ke aplikssi ASN Karier. 

“Mudah-mudahan segera selesai, dan BKN dapat melakukan verifikasi,” katanya. 

Seleksi JPTP Siak kali ini diikuti 27 pejabat eselon dari berbagai OPD strategis, seperti Dinas PUPR, Dinas Dukcapil, Dinas PMPTSP, BPBD, hingga Asisten Setda. Sejumlah nama mencatatkan skor tinggi, di antaranya Leonardus Budhi Yuwono (89,94), Afriandi (89,77), Heriyanto (89,72), dan Indra Maryanto (89,09).

Ia memastikan proses seleksi dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta objektivitas. 

“Pansel bekerja secara independen. Mekanisme ini untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,” jelasnya.

Dengan situasi ini, Pemkab Siak masih harus menunggu tahapan akhir dari BKN.

 “Kita harapkan proses verifikasi BKN dapat segera tuntas, sehingga roda pemerintahan daerah berjalan lebih efektif dengan pejabat yang definitif,” tutup Zulfikri. (Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)