TPP ASN dan PPPK Wajib Dibayarkan, Pemkab Siak Harus Jalankan Kewajiban

Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi pengawasan dan persetujuan yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, koordinasi antara kepala daerah dan DPRD menjadi mutlak dalam pengambilan keputusan terkait keuangan daerah.

“Ke depan, DPRD Siak akan terus memastikan agar setiap rupiah dalam APBD digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Hak-hak pegawai harus terpenuhi, sementara pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tutup Marudut.

(Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)