Keluhan OPD Pemprov Riau, 'Kami Mau Kerja Apa Lagi, Semua Anggaran Dirasionalisasi'

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com,  Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Riau mengaku saat ini bingung dengan sistem penganggaran yang dilakukan pemerintah terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Karena banyak kegiatan mereka yang dikurangi berdampak terhadap keuangan di OPD mereka tidak ada lagi.

Baca: PMI Inhil Berikan Bantuan Bayi Penderita Infeksi Paru-Paru

"Kami mau kerja apa lagi, semua anggaran dirasionalisasi, besar anggaran kami dirasionalisasi terus akibatnya kami tidak bisa lagi bekerja maksimal, "ujar seorang Kepala OPD meminta namanya tidak disebutkan kepada Tribunpekanbaru.com Minggu (8/7/2018).

Padahal dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang diajukan masing-masing OPD sudah dianggap sesuai dan bahkan yang diajukan itu sesuai dengan misi dan visi Kepala Daerah.

Baca: DPD Hanura Sumbar: Menkumham Akui Kepengurusan OSO-Herry Lontung

Namun saat pembahasan bersama tim di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) anggaran tersebut banyak yang dirasionalisasi bahkan setelah tahun anggaran berjalan kembali dirasionalisasi.

"Yang tidak bisa disentuh itu anggaran yang diajukan Dewan dan biaya di Sekretariat Dewan, kalau anggaran di OPD semuanya dicukur habis, "ujar Kepala OPD tersebut.

Baca: Sekeluarga Alami Kecelakaan Mobil, Ayah dan 4 Putrinya Tewas, Hanya Ibu Saja yang Selamat

Kepala OPD lainnya juga mengaku dengan Tribun rasionalisasi Anggaran yang dilakukan Pemerintah membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi, berbeda jauh dengan sebelumnya.

" Anggaran Perjalanan Dinas kami di OPD betul-betul dibatasi dan kegiatan juga diminimalkan, jadi kegiatan kami itu banyak yang dianggap pemborosan padahal itu jadi Prioritas dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, "jelas Kepala OPD tersebut.

Baca: Polisi Dalami Jenis Peluru dan Senjata yang Digunakan OTK Penembak Lapas Gobah Pekanbaru

Paling disayangkan pihak OPD ini sendiri anggaran yang berkaitan dengan kepentingan dan Pokok Pikiran Dewan tidak ada hambatan dan selalu dimasukkan anggarannya.

Bahkan sekalipun kegiatan itu tidak masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi namun tetap masuk dalam kegiatan Pemprov Riau. Akibatnya dalam beberapa tahun terakhir catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu ada temuan menjalankan program yang bukan kewenangan Provinsi dipaksakan.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan rasionalisasi Anggaran yang dilakukan karena keberadaan anggaran Pemerintah yang tidak lagi besar seperti dulu, ini disebabkan menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan pendapatan lainnya.

Baca: Elite PDIP Yakin Dukungan TGB Pengaruhi Dukungan Masyarakat kepada Jokowi di Pilpres

"Rasionalisasi Anggaran yang dilakukan karena berkurangnya DBH kita dari pusat dan tingginya angka serapan, ini mengharuskan dilakukan Rasionalisasi, "jelasnya.

Kegiatan yang dirasionalisasi tersebut menurut Ahmad Hijazi sudah melalui pertimbangan dan kajian yang tentunya dipertimbangkan melalui aspek terpenting dan kegiatan yang prioritas pada masyarakat tetap menjadi prioritas.

" Tentunya kita juga melihat kegiatan yang penting dan untuk kepentingan masyarakat pendekatannya begitu, "jelas Ahmad Hijazi.

Baca: BPKP Akan Umumkan Audit Tagihan Pembayaran PJU Pemko Pekanbaru, Ini Harapan Dewan