Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Taufik Arrahman: Lebih Baik Tunda Proyek daripada Rumahkan Honorer

Anggota DPRD Riau, Taufik Arrahman menentang rencana Pemprov Riau yang berencana merumahkan honorer akibat kondisi keuangan yang sulit

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nolpitos Hendri
Tribunpekanbaru
ilustrasi honorer 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau dari Partai Gerindra, Taufik Arrahman menentang rencana Pemerintah Provinsi (Pemprove) Riau yang berencana merumahkan honorer akibat kondisi keuangan yang sulit.

Menurut Taufik, lebih baik tunda proyek daripada rumahkan honorer, karena keputusan tersebut bukan solusi.

"Merumahkan honorer itu bukan solusi, malah menimbulkan masalah baru nantinya, dampak sosialnya sangat besar," ujar Taufik Arrahman kepada Tribunpekanbaru.com pada Sabtu (1/9/2018).

Baca: Odoj Pekanbaru Bakal Mengaji di Kawasan Car Free Day RTH Kaca Mayang

Baca: Tim Labfor Lakukan Olah TKP Kebakaran Penginapan di Pulau Sirandah, Kerugian Capai Rp 1,4 Miliar

Menurut Taufik Arrahman, pemerintah lebih baik menghentikan sejumlah proyek daripada merumahkan pegawai honorer tersebut, karena ini berhubungan dengan hajat hidup orang dan tentunya berdampak kepada keluarganya.

"Anak bini mereka mau makan apa dan kerja apa kalau memang dihentikan jadi honorer. Saya dengan tegas menolak," ujar Taufik Arrahman.

Taufik Arrahman mengatakan, jika proyek tidak jalan atau dihentikan, masyarakat masih faham karena kondisi keuangan pemerintah yang mengalami masalah.

Baca: Mantan Eks Koruptor Ajukan Gugatan, KPU Surati Partai Senin Depan

Namun, jika ada kebijakan merumahkan dianggap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

"Apalagi jumlahnya juga tidak sedikit, bayangkan mencapai 10 ribu lebih, makanya harus dipertimbangkan pemerintah soal ini," ujar Taufik.

Taufik meyakini, jika ini dilakukan maka banyak persoalan sosial nantinya yang muncul di masyarakat, bahkan tingkat kriminal bisa saja meningkat.

"Ini soal hidup makanya akan besar pengaruhnya," ujar Taufik.

Baca: VIDEO: Sosok Habib Usman bin Yahya jadi Sorotan, Benarkah Suami Kartika Putri?

Baca: Kriteria Cewek Idaman Jonatan Christie Terungkap, Netizen Banyak yang Mundur

Terkait jumlah honorer yang dianggap besar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov, menurut Taufik Arrahman sudah lama diminta lakukan evaluasi dan jika memang dianggap tidak efektif maka bisa diberhentikan dengan catatan jangan mendadak.

"Kami sudah lama minta evaluasi dan diberhentikan bagi yang tidak efektif. Cuma beri mereka waktu untuk mencari pekerjaan lain," ujarnya.

Apalagi yang sifatnya pegawai kontrak lanjut Taufik, harus ada evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya dan bagi pegawai yang dianggap tidak efektif bisa diselesaikan kontraknya.

"Yang jelas, kalau memang ada merumahkan honorer nanti saya akan menentang," jelas Taufik Arrahman. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved