Rokan Hulu

‎Sebelum Pemilu 2019, Wakil Rakyat Tetap Perjuangkan Lima Desa di Perbatasan Kampar Masuk Rohul

Sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, wakil rakyat di DPRD Rokan Hulu tetap perjuangkan lima desa di perbatasan Kampar masuk Rohul

‎Sebelum Pemilu 2019, Wakil Rakyat Tetap Perjuangkan Lima Desa di Perbatasan Kampar Masuk Rohul
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi
‎Sebelum Pemilu 2019, Wakil Rakyat Tetap Perjuangkan Lima Desa di Perbatasan Kampar Masuk Rohul 

‎Sebelum Pemilu 2019, Wakil Rakyat Tetap Perjuangkan Lima Desa di Perbatasan Kampar Masuk Rohul

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, Donny Kusuma putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN - ‎Sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, wakil rakyat di DPRD Rokan Hulu tetap perjuangkan lima desa di perbatasan Kampar masuk Rohul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), bersama Pemkab Rokan Hulu (Rohul), bertekad memperjuangkan lima desa yang berada di perbatasan dengan Kampar kembali masuk ke wilayah Rohul sebelum pelaksanaan Pemilu 2019.

Lima desa yang sebelumnya masuk Kecamatan Kunto Darussalam dan Pagaran Tapah Darussalam itu yakni, Desa Rimba Makmur, Rimba Jaya, Muara Intan, Intan Jaya dan Tanah Datar.

Baca: KEPALA DESA di Riau Cabuli Siswi SMP, Korban Dibawa Jalan-Jalan Pakai Mobil, Dirayu Lalu Dicabuli

Baca: 4 Pengcab Perbakin Dilantik Serentak oleh Ketum Perbakin Riau

Baca: 432 Warga Rokan Hulu Masuk dalam Daftar JCH Rohul 2019 yang akan Berangkat ke Tanah Suci

Permasalahan kelima desa itu sebelumnya sudah bertahun-tahun belum bisa dituntaskan antara Kabupaten Rohul dan Kabupaten Kampar.

Terakhir, Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya bernomor 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2011 sudah membatalkan surat Mendagri 135.6/824/SJ 2 Maret 2010.

Kini lima desa itu masuk wilayah Kabupaten Kampar, sehingga Pemerintah dan DPRD Rohul masih berupaya agar Mendagri mengeluarkan Peraturan Mendagri agar lima desa itu kembali ke Rohul.

Ketua Komisi I DPRD Rohul, Mazril, mengaku, sejak awal terbentuknya Kabupaten Rohul, pembinaan dan pembangunan wilayah lima desa itu berasal dari APBD Rohul.

Ia menambahakan, bukan hanya itu saja, sekitar 80 persen administrasi kependudukan (Adminduk) seperti, KTP, KK dan Akte kelahiran warga lima desa itu diurus melalui Rohul.

Baca: KISAH Cewek Cantik Berdarah Minang Jadi Selebgram dan Ketemu Jodoh melalui Bisnis Online

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Hidup Mandiri, Geluti Beberapa Pekerjaan

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Cirebon Merantau di Pekanbaru, Pilih Fashion Designer dan Ikuti Intermodel

"Adminduk masyarakat lima desa itu sekitar 80 persen dari Kabupaten Rokan Hulu, begitu juga pembangunan disana dibiayai melalui APBD Rohul, itu alasan kita tetap memperjuangkannya, sementara APBD Kampar baru masuk kesana 2017 dan 2018," katanya, Selasa (12/2/2019).

Melihat situasi ini, Mazril berharap Mendagri dapat menerbitkan Peraturan tapal batas Kabupaten Rohul dan Kampar, sehingga Lima Desa itu kembali ke Rohul.

"Apa lagi dalam peta sekarang ini, batas itu masih garis biru, tentu halnya masih bisa dilalukan terobosan dalam mengupayakan lima desa itu kembali ke Rohul," pungkasnya. (*)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved