Bengkalis

KEPALA DESA Cabuli Remaja 15 Tahun di Bengkalis Riau, Tersangka dan Ditahan, Masih Berstatus Kades

Kepala Desa atau Kades cabuli remaja 15 tahun di Bengkalis Riau, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, masih berstatus Kades

KEPALA DESA Cabuli Remaja 15 Tahun di Bengkalis Riau, Tersangka dan Ditahan, Masih Berstatus Kades
Tribun Pekanbaru/Muhammad Natsir
KEPALA DESA Cabuli Remaja 15 Tahun, Modusnya Pengurusan KIP, Dibawa Jalan-Jalan, Dirayu dan Dicabuli 

KEPALA DESA Cabuli Remaja 15 Tahun di Bengkalis Riau, Ditetapkan Sebagai Tersangka dan Ditahan, Masih Berstatus Kades

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Kepala Desa atau Kades cabuli remaja 15 tahun di Bengkalis Riau, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, masih berstatus Kades.

Kades Padekik yang menjadi tersangka Pencabulan anak di Desanya, ternyata masih berstatus Kades sampai saat ini, meskipun saat ini sudah dalam penahanan oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis.

Hal ini diungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkalis, Yuhelmi kepada Tribunpekanbaru.com pada Jumat (29/3/2019).

Baca: BAWASLU Pekanbaru Wanti-wanti PANWASCAM untuk Kenali Suket, Jangan Tertipu, Ini SYARAT SAH Suket

Baca: Pemegang Suket Boleh Datangi TPS Siang Hari, Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemilu 2019

Baca: KEBAKARAN Hutan dan Lahan di Pulau Burung, Satu Unit Helikopter BPBD Riau Diturunkan untuk Pemadaman

Menurut dia meskipun masih berstatus Kades, namun saat ini Kades Padekik tidak menjalankan tugasnya.

"Sementara ini kita hanya menunjuk Sekretarisnya menjadi pelaksana tugas. Namun pelaksana tugas ini kewenangannya terbatas tidak bisa mengambil keputusan keputusan tertentu," ungkap Yuhelmi.

Menurut dia, Kades Padekik yang sudah jadi tersangka ini masih berstatus Kades karena setelah melakukan pengecekan belum ada laporan pemberhentian Kades dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Padekik ke DPMD Bengkalis.

"Idealnya ada laporan dari BPD Padekik baru kita tindaklanjuti dan mencarikan penggantinya yakni Pejabat sementara (Pj) Kadesnya," terang Yuhelmi.

Prinsipnya Kades yang dilantik oleh Bupati merupakan hasil dari keputusan BPD Desa.

Jadi bupati hanya mengesahkan keputusan BPD saja, untuk penghentian tentu harus ada laporan dari BPD Desa tersebut.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved