WAKIL RAKYAT di Riau Tanyakan Tentang Pemerintah yang Tidak Akomodir Pokok Pikiran ke Korsupgah KPK

WAKIL RAKYAT di Riau Tanyakan Tentang Pemerintah yang Tidak Akomodir Pokok Pikiran ke Korsupgah KPK

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil rakyat di Riau tanyakan tentang pemerintah yang tidak akomodir pokok pikiran ke Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK.

Tim Korsupgah KPK melakukan koordinasi dan audiensi program pencegahan korupsi bersama anggota DPRD Riau Senin (29/7/2019).

Dalam pertemuan itu anggota Dewan sangat intens mempertanyakan pokok pikiran (Pokir)) yang selama ini banyak tidak diakomodir.

Baca: KPK SOROT Pasar Cik Puan dan Ritos Sorot Pujasera Arifin Ahmad, BPKP Lakukan Dudiligen, Ini Sebabnya

Baca: SEDANG MENGINAP di Hotel, Polisi Gerebek dan Tangkap Pencuri Retail Indomaret dan Alfamart di Riau

Baca: KOPIKAMIKO di Riau SAJIKAN Kopi Aceh Hingga Kopi Bali, Kisah Cewek Cantik Suka Kopi dan Manfaat Kopi

Baca: LIMA Perusahaan di Riau DITEGUR Satgas Udara Karhutla, Sebab Lahan di Sekitar Perusahaan Terbakar

Hadir dalam acara tersebut Korwil II Sumatera Korsupgah KPK Abdul Haris bersama tim Korsupgah KPK sedangkan dari DPRD Riau sampai 43 anggota DPRD dan Ketua DPRD Septina Primawati.

Menurut Abdul Haris banyak respon dari wakil Rakyat saat pertemuan itu soal pokok pikiran Dewan yang banyak tidak diakomodir Pemerintah.

Padahal tanggungjawab Dewan untuk masyarakat.

"Tadi banyak pertanyaan dari Dewan soal pokok pikiran dan tentunya ini juga akan direspon dikoordinasikan dengan pemerintah daerah," ujar Abdul Haris usai pertemuan.

Soal Pokir ini memang lanjut Abdul Haris adalah janji dari wakil rakyat kepada masyarakat yang harus dipenuhi, dan tentunya harus disesuaikan juga dengan regulasi.

"Kami juga akan Intens dalam melakukan koordinasi dengan legislatif dan eksekutif," jelas Abdul Haris.

Baca: SEDANG MENGINAP di Hotel, Polisi Gerebek dan Tangkap Pencuri Retail Indomaret dan Alfamart di Riau

Baca: Buat Teh Jadi PRAKTIS dengan Ariete Tea Maker, Teh Bisa Langsung Dibuat di Meja Makan, Ini Caranya

Baca: JCH Asal Riau Jaga Tubuh Tetap Fit, JCH Kloter 6 Asal Riau Ikuti Ini di Penginapan Sebelum Beribadah

Selain membahas soal Pokir dalam pertemuan itu juga disampaikan jika Riau masuk dalam daerah yang disoroti KPK terutama dalam hal perjalanan dinas.

"Kami juga menyampaikan kalau Riau ini menjadi daerah yang kami soroti dan hendaknya menjadi perhatian dari Dewan juga," jelas Abdul Haris.

Abdul Haris juga menyampaikan pihaknya akan kembali melakukan supervisi dan Koordinasi ke Dewan setelah dilantik anggota DPRD Riau yang baru nantinya.

Sementara itu Ketua DPRD Riau Septina Primawati mengatakan pihaknya di Dewan memang mempersoalkan pokok pikiran yang selama ini sangat minim diakomodir, bahkan tidak sampai 10 persen dari yang diusulkan.

"Sangat minim yang diakomodir tentunya menjadi perhatian dari KPK juga nantinya," ujar Septina.