Tuntaskan Peristiwa Tolikara, Istana Bentuk Tim

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat merespons serius insiden pembakaran mushala di Tolikara, Papua, tepat saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, Jumat (17/7/2015). Sejumlah langkah akan dilakukan untuk penyelesaian persoalan itu.

Pertama, pemerintah melalui Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya, membentuk tim untuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Selain menjabat Staf Khusus Presiden, Lenis juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Provinsi Papua.

"Malam ini tim saya berangkat ke Papua untuk mempersiapkan mediasi. Mediasi itu sendiri dilaksanakan pada 29 Juli 2015 dan dipimpin oleh saya sendiri," ujar Lenis saat jumpa pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Sabtu (18/7/2015).

Lenis mengakui, baru pertama kali memediasi konflik berlatarbelakang agama di tanah Papua. Sebelumnya, konflik yang kerap terjadi adalah antarsuku. Meski demikian, Lenis tetap akan melakukan pendekatan yang sama dengan konflik suku.

"Masing-masing kepalanya saya pertemukan. Intinya kedua itu saling memaafkan dulu, damai dulu, baru bicara kerugiannya apa saja. Penggantian kerugian itu dibicarakan secara adat," ujar Lenis.

Kedua, Lenis menegaskan bahwa pemerintah siap untuk memperbaiki Masjid Baitul Muttaqin di Karubaga, Kabupaten Tolikara dan tempat usaha yang rusak akibat insiden itu. Hal tersebut, kata Lenis, telah dilaporkannya kepada Presiden Joko Widodo, Jumat malam.

"Umat Islam di Tolikara jangan khawatir, akan kita bangun," ujar Lenis.

Ketiga, lanjut Lenis, pihaknya mendorong Polri untuk menyelesaikan perkara ini. Lenis menegaskan bahwa insiden pembakaran Masjid Baitul Muttaqin di Karubaga, Kabupaten Tolikara ini adalah pelanggaran hukum serius. Ia minta Polisi menangkap para pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal agar kejadian tersebut tidak terulang.

Secara terpisah, Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang menyesali peristiwa di Tolikara. Menurut dia, kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi jika aparat keamanan melakukan penanganan secara benar.

"Seharusnya, ketika sudah beredar surat pemberitahuan, harus ada tindakan pengamanan. Apalagi isi surat ini berpotensi menimbulkan persoalan dan sudah disampaikan pada penegak hukum dan aparatur sipil setempat," ujar Roni dalam jumpa pers di Kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Jakarta, Sabtu.