Ahok Yakin KPK Profesional, Kasus Sumber Waras Jangan Dikriminalisasi

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan masyarakat akan turut menafsirkan sendiri kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Basuki masih bersikeras tak ada penyalahgunaan anggaran dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras pada APBD Perubahan 2014.

"Kalau berita acara pemeriksaan boleh dibuka, itu orang bisa lihat, kriminalisasi atau tidak, atau cari-cari alasan atau tidak. Saya sih ikuti hukum saja," kata Basuki, seusai meresmikan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

Saat ini kasus itu tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun meyakini KPK bersikap profesional tanpa campur tangan pihak lain.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pembelian lahan RS Sumber Waras terindikasi mengalami kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

"Kita enggak usah khawatir, kita harus percaya KPK profesional. Kalau (KPK) enggak profesional, akan dihukum rakyat," kata Basuki.

Advokat Pengawal Demokrasi Indonesia (APDI) sebelumnya menilai Basuki sedang dikriminalisasi oleh sejumlah kasus jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Koordinator APDI Otto Hasibuan meminta upaya kriminalisasi atas Basuki dihentikan.

Basuki pun menanggapi santai hal tersebut. "Itu haknya orang ya, kalau mau dukung ya saya terima kasih. Orang yang benci saya aja, saya enggak bisa marah kok, malah terima kasih," kata Basuki. (*)