Bupati Wacanakan Tunjangan Perumahan Dihapus Untuk TPP, Dewan : Sudah Setahun
Bupati Jefry mewacanakan tunjangan perubahan dewan dihapus untuk menutupi kebutuhan anggaran TPP. Biaya perjalanan dinas dewan juga ikut disebut.
Penulis: Fernando Sihombing | Editor: M Iqbal
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Nando
TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Wakil Ketua DPRD Kampar M. Faisal menyorot pernyataan Bupati Jefry Noer ihwal solusi agar TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dianggarkan. Pernyataan itu dinilai hanya mencari-cari alasan saja.
Sebelumnya, Bupati Jefry mewacanakan tunjangan perubahan dewan dihapus untuk menutupi kebutuhan anggaran TPP. Biaya perjalanan dinas dewan juga ikut disebut-sebut oleh Bupati.
"Cari-cari alasan aja itu. Mana ada lagi anggaran di dewan. Sudah setahun ini malah," kata Faisal, Selasa (6/12/2016). Ia menyebutkan, tunjangan perumahan dewan sudah dipangkas hingga 70 persen dalam APBD Murni 2016.
Faisal menambahkan, biaya perjalanan dinas DPRD Kampar juga sudah dipangkas sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan. "Bahkan (biaya perjalanan dinas DPRD) Kampar yang terendah di Indonesia," katanya.
Menurut Faisal, anggaran dewan sudah dipangkas sekitar Rp. 30 miliar dalam APBD Kampar 2016. Ia menegaskan, pernyataan Bupati solusi untuk menutupi kebutuhan anggaran TPP bulan Oktober, Nopember dan Desember yang mencapai sekitar Rp. 90 miliar. (*)
