Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Tahanan Kabur

Sering Bermasalah, DPRD Desak Evaluasi Kerjasama BOT Pasar Kodim

Kerjasama Build Operate and Transfer (BOT) Pasar Kodim sudah sejak lama digaungkan kalangan DPRD Pekanbaru dievaluasi.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kerjasama Build Operate and Transfer (BOT) Pasar Kodim (Plaza The Central), Jalan A Yani Pekanbaru, sudah sejak lama digaungkan kalangan DPRD Pekanbaru dievaluasi.

Sebab hingga sekarang, kerjasama BOT-nya juga bermasalah. Bahkan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD Pekanbaru dan Disperindag kemarin, ternyata masih ada royalti yang belum dibayarkan pengelolanya, yakni PT Peputra Maha Jaya (PMJ).

Ironisnya, permasalahan yang sama sudah berkali-kali terjadi. Namun sayangnya, Pemko tidak pernah mau mengevaluasinya. Padahal, royalti dari kerjasama yang dilakukan hanya Rp 100 juta dibayarkan ke Pemko Pekanbaru. Tapi itu masih bermasalah.

"Memang perlu ketegasan untuk evaluasi ini. Bahkan tidak hanya Pasar Kodim, tapi pasar seluruh milik Pemko yang menggunakan kerjasama BOT, harus dievaluasi. Karena nilai segitu kini tak sebanding lagi dengan pendapatan mereka," tegas Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE, Minggu (7/5/2017) kepada Tribunpekanbaru.com.

Sebenarnya, keputusan untuk mengevaluasi kerjasama BOT Pasar Kodim tersebut, sejak April kemarin. Ini seiring dengan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), terkait alih fungsi Pasar Kodim. Komisi II selaku leading sektor persoalan ini, mengaku akan mengecek semua perizinan yang dikantongi PT PMJ, selaku pengelola Pasar Kodim.

Terutama status alih fungsi, yang menyangkut keberadaan hotel (Hotel Ameera) di gedung tersebut, serta konsepnya seperti mal. Tidak lagi menganut konsep pasar tradisional dan semi pasar modern. Komisi II berjanji akan menyelidiki persoalan ini hingga tuntas.

"Kita sudah agendakan memanggil pengelola. Kita memang sangat sayangkan. Apalagi temuan BPK, sementara Disperindag tidak melaporkan persoalan ini ke kita. Makanya kita secara marathon akan evaluasi kerjasama BOT. Ini juga satu di antara rekomendasi hasil hearing kita," paparnya. (*).

SUBSCRIBE Youtube: Tribun Pekanbaru,

LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru,

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved