Daya Ungkit Balai Latihan Kerja

CITIZEN JOURNALISM

Laporan Bernard M, Ketua Peduli Isu Bonus Demografi, Head Marketing Smart Plus Technology

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Baru-baru ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas), Prof Dr Bambang Brodjonegoro telah menyepakati kerjasama bersama negara Jerman dalam pendidikan teknis dan vokasional atau Technical and Vocational and Education Training ( TVET ).

Kepala Bappenas sempat memaparkan pendidikan vokasi Jerman terbukti telah berhasil mengurangi pengangguran, karena juga didukung oleh pendidikan vokasi yang bersinergi dengan industri.

Kesuksesan Jerman dalam mengurangi pengangguran di negaranya dengan pendidikan vokasi, di dukung dengan beberapa prinsip yaitu kerjasama pemerintah dan industri, penerapan standar nasional, kualifikasi tenaga pendidikan kejuruan, dan ketersediaan institusi penelitian.

Tantangan terbesar bagi Indonesia dalam memaksimalkan penyerapan tenaga kerja adalah yang berhubungan dengan riset dan penelitian.

Bercermin dari anggaran Riset dan Teknologi (Ristek) beberapa negara, anggaran tersebut minimal berkisaran sekitar 2,5 persen - 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data yang di tampilkan Bank Dunia pada tahun 2015, Amerika yang di jadikan tolak ukur dalam hal Ristek, mengucurkan 2,81 persen atau setara nilai PDB USD 17,9 Triliun , Jerman 2,85 persen atau setara PDB USD 3,3 Triliun), dan terbesar negara Korea Selatan dengan 4,15 persen atau setara PDB USD 1,3 Triliun.

Dari kucuran dana ini bisa dibayangkan berapa ratus triliun yang di kucurkan oleh negara tersebut dalam anggaran riset.
Celakanya, Indonesia hanya mengeluarkan anggaran riset dan penelitian sekitar 0,2 persen tahun 2016 dari total Produk Domestik Bruto ( PDB ) sekitar 12,406 Triliun.

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( RAPBN ) 2018, Kementerian Riset Teknologi Dan Perguruan Tinggi ( Kemenristekdikti) mendapatkan anggaran sekitar 41,2 triliun. Sudah bisa ditebak, Riset Dan Pengembangan (Risbang) mendapatkan anggaran kecil, hanya berkisar Rp 1,7 triliun.

Di negara tetangga Malaysia saja untuk ini mengucurkan dana riset lebih dari 150 triliun atau 2,8 persen dari PDB tahun 2017.

Karena itu, intervensi dan keseriusan pemerintah harus mengejawantahkan anggaran yang lebih besar pada penelitian agar kerjasama pendidikan vokasi lebih bisa implementatif dan sesuai kebutuhan industri.

Salah satu solusi efektif dalam menjaring tenaga kerja agar lebih produktif dan bisa langsung di terapkan oleh pemerintah adalah dengan memamfaatkan jaringan Balai Latihan Kerja (BLK). Ada 301 BLK di seluruh Indonesia.

Program Re-orientasi BLK yang di canangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) cukup di sikronkan dengan kebutuhan daerah agar tidak terjadi benturan program jurusan yang tidak banyak di minati atau berdampak signifikan dalam dunia kerja sekarang atau di masa depan, sehingga menciptakan tenaga terampil siap pakai dan dapat di terima dunia industri. Misal, dengan lebih memprioritaskan program keahlian pemograman yang nantinya akan mampu menciptakan aplikasi, laman, ataupun perangkat lunak komputer yang sekarang lagi di banyak di butuhkan dalam perusahaan rintisan atau perusahaan teknologi.

Untuk program Revitalisasi dan Re-Branding, BLK dapat membuka akses kolaborasi bersama kampus yang telah memiliki program kewirausahaan. Salah satu konsep program kewirausahaan tersebut adalah dengan gagasan inkubator.

Adaptasi konsep ini bisa bersinergi dengan program inkubasi yang telah berdiri di beberapa kampus di bawah pengawasan Kemenristekdikti. Dengan adaptasi berbasis Inkubasi di BLK, otomatis akan lebih banyak menyedot peminat dari kaum muda untuk mengikuti pelatihan karena identik dengan inovasi teknologi. Apalagi, program inkubasi bisnis di kampus memiliki kurikulum membangun mental kewirausahaan.