Anggaran Berlebih, Ini Pernyataan Menohok Ketua DPRD Kampar Soal Tenaga RTK Diduga Bodong

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Nasib tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) pada Dinas Kesehatan Kampar yang diduga bodong belum ada kejelasan.

Dinas Kesehatan menemukan adanya tenaga RTK yang tidak masuk dalam daftar.

Mereka yang di luar daftar resmi, Kepala Dinkes Kampar, Nurbit, mengatakan, tak masuk beban anggaran daerah.

Dinkes menyebutkan kebutuhan tenaga RTK di Kampar hanya 78 orang.

Namun merujuk hasil verifikasi, terdapat 63 orang bahkan lebih yang namanya di luar daftar.

Baca: Banyak yang Tak Tahu, 4 Tanda Harus Berhenti Minum Air Putih Sementara Supaya Sehat

Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri memberi tanggalan menohok terhadap persoalan ini.

Ia tetap meminta nama di luar daftar tidak dirumahkan,  melainkan dipertahakankan.

Soal gaji, kata dia, anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik APBN tidak kurang.

"Anggaran ada dari pusat. Yang ada aja nggak habis. Banyak lagi lebihnya. Apa masalahnya?," tandas Fikri, Rabu (25/4/2018) pada Tribunpekanbaru.com.

Ia tampaknya meragukan validitas data kebutuhan 78 orang.

"Apa dasarnya?" katanya.

Baca: Aneh & Mengerikan, 6 Pasar Jual Benda Tak Lazim, Ada Daging Manusia Hingga Calon Pengantin

Ketua DPD II Partai Golongan Karya ini mempunyai pemahaman lain soal tenaga bodong. Ia mendefenisikan bodong kalau ada nama, tetapi orangnya tidak ada.