CAT CPNS dengan BKN atau UNBK, BKPSDM Kampar Masih Tunggu Kepastian

Laporan Wartawan tribunpekanbaru.com Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Pemerintah Kabupaten Kampar belum memastikan sistem ujian CPNS dengan Computer Assisted Test (CAT) BKN atau CAT UNBK.

Keputusan secara tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih ditunggu.

Seperti diketahui, Kampar salah satu daerah yang keberatan dengan ujian menggunakan CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Oleh karenanya, KemenPANRB memanggil daerah yang keberatan. Pertemuan telah digelar pada Senin (15/10/2018) lalu.

Baca: 37 Orang Kepsek dan Pengawas Sekolah di Pekanbaru Ikut MBS, untuk Sekolah yang Lebih Baik

Kepala‎ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kampar, Zulfahmi mengungkapkan, pihak KemenPANRB telah menjelaskan pelaksanaan CAT BKN dan UNBK. Sebaliknya, daerah yang keberatan telah menjelaskan alasan tidak dapat menerima CAT UNBK.

"Keputusannya terlambat. Kalau dari awal, mungkin kita sudah ada persiapan," ungkap Zulfahmi, Rabu (17/10). Rapat itu, kata dia, belum memutuskan apakah daerah yang keberatan tetap melaksanakan CAT UNBK.

Ia mengatakan, KemenPANRB akan mengeluarkan surat tentang CAT di Kampar dan daerah lain. Ia belum tahu kapan surat itu dikeluarkan. "Kita masih nunggu keputusannya. Nanti ada surat dari KemenPAN," ujar Zulfahmi.

Sebelumnya, Zulfahmi mengemukakan, Kampar sudah siap dengan CAT BKN. Pihaknya telah berkoordinasi dengan BKN jauh-jauh hari. Sehingga penganggaran CPNS disesuaikan dengan CAT BKN.

Baca: Pengumuman Hasil Administrasi CPNS 2018 Sudah Dimulai Hari Ini, BKN: Cek di sscn.bkn.go.id

Belakangan muncul aturan tentang CAT UNBK. Selain kesiapan peralatan, Zulfahmi menambahkan, dengan CAT UNBK juga terbentur masalah anggaran. "Sebenarnya sudah kita anggarkan. Tapi hanya untuk biaya operasional. Kalau dengan UNBK, kan mempengaruhi anggaran," katanya.

Zulfahmi berandai-andai jika KemenPANRB memutuskan CAT UNBK tetap dilaksanakan di Kampar. Pihaknya harus berkoordinasi dengan sekolah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Sedangkan masalah anggaran, Zulfahmi belum mendapatkan cara. Perubahan anggaran mesti dibahas ulang dengan otoritas terkait, seperti KemenPANRB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia berharap ditemukan solusi agar CAT CPNS di Kampar berjalan lancar dan sukses. (*)