Pemuda Harapan Meranti

CITIZEN JOURNALISM

Ditulis oleh: Dessy Syukriya Aryati, SST

Statistisi Pertama, Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kab Kepulauan Meranti

Pada 19 Desember yang lalu, Kepulauan Meranti baru saja memperingati hari lahirnya yang ke sepuluh.

Ibarat seorang anak usia 10 tahun, Meranti punya banyak sekali pe-er.

Pekerjaan rumah terbesarnya adalah kemiskinan dan pembangunan manusia.

Hingga Maret 2018, Meranti masih menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada  Maret 2018 sekitar 27,79 persen penduduk Meranti adalah penduduk miskin. Sederhananya, 1 dari 4 penduduk Meranti adalah penduduk miskin.

Sebagai kabupaten baru, hal wajar untuk berkelit mengapa Meranti jauh tertinggal dari kabupaten lain di Riau.

Terbatasnya pilihan-pilihan yang tersedia diyakini sebagai penyebab masih bertenggernya Meranti pada posisi ‘buncit’ diantara kabupaten kota lain di Riau.

Terbatasnya pilihan yang tersedia dapat dipahami melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dengan nilai IPM sebesar 64,70 pada tahun 2017, butuh waktu 9 hingga 10 tahun lagi bagi Meranti untuk mencapai posisi Pekanbaru di nilai IPM 79,97.

Perhitungan IPM mencakup tiga hal, yakni kesehatan, pendidikan dan pendapatan perkapita. Faktor rata-rata lama sekolah (RLS) tentu menjadi faktor dominan penyebabnya. RLS Kepulauan Meranti adalah terendah ke 2 se-Riau setelah Indragiri Hilir.

Dengan rata-rata lama sekolah penduduk Meranti selama 7,46 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hanya menempuh pendidikan sampai kelas 1 atau 2 SLTP (drop out).

Rendahnya rata-rata lama sekolah sebanding dengan rendahnya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Ini tecermin dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang semakin menurun pada setiap jenjang usia pendidikan.