Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Berita Riau

BREAKING NEWS: Ratusan Guru Honorer Datangi Kantor Gubernur Riau, Tuntut Pembayaran THR

Guru Honor yang tergabung dalam ORGUPAHSN Riau berunjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Rabu (29/5/2019).

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Syaiful Misgiono
Guru Honor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Honor Sekolah Negeri (FORGUPAHSN) Provinsi Riau mendatangi Kantor Gubernur Riau, Rabu (29/5/2019) terkait THR. 

BREAKING NEWS: Ratusan Guru Honorer Datangi Kantor Gubernur Riau, Tuntut Pembayaran THR

TRIBUNPEKANBARU.COM - Guru Honor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Honor Sekolah Negeri (FORGUPAHSN) Provinsi Riau mendatangi Kantor Gubernur Riau, Rabu (29/5/2019).

Mereka melakukan unjuk rasa menuntut Pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR).

Ketua DPP FORGUPAHSN Eko Wibowo mengungkapkan, aksi demo yang akan dilakukan guru honor tersebut merupakan aksi damai dan bukan merupakan pencitraan, tapi menuntut keadilan hak yang selama ini tidak diberikan kepada guru honorer.

"Selama ini kami dianaktirikan, pada hal kami bekerja juga sama dengan pegawai negeri bahkan lebih," katanya.

Baca: Tenaga Honorer Pemprov Riau Tahun Ini Tidak Terima THR, Ini Penyebabnya

Tidak cuma itu, dalam aksi unjuk rasa ini para guru honorer juga menuntut beberapa keadilan lainya, yaitu:

1. Meminta Pemprov Riau prioritaskan guru honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2019.

2. Naikan gaji guru honorer sesuai UMP tahun 2019.

3. Tambahan penghasilan Pekerjaan (TPP) 2019,

4. Pelatihan pada guru honorer dan juga THR setiap tahunnya.

"Tuntutan ini sesuai dengan hak dan kebutuhan kami, maka itu kami Pemprov Riau bisa mengabulkan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Mereka menilai Riau masih terbilang lama karena daerah lain sudah memberikan THR pada guru honorer pada hal daerahnya termasuk rendah APBD nya, seperti Bengkulu dan Bukit Tinggi Sumbar.

Baca: Kronologi Seputar Kematian Harun Saat Aksi 22 Mei, Ayah Cerita Peluru Tembus ke Jantung Anaknya

Baca: Incar 4 Tokoh Nasional, Ini Profil 6 Pembunuh Bayaran & Penyuplai Senjata, 1 di Antaranya Perempuan

Padahal Riau yang merupakan daerah kaya, tapi pemerintahnya tidak pernah diberikan hak yang seharusnya seperti yang dimaksud.

"Kami pencetak anak bangsa tapi hanya di pandang sebelah mata. Kami harap gubernur Riau mau menerima dan mendengar tuntutan kami ini," katanya.

Setelah puas melakukan orasi di depan Kantor Gubernur Riau, masa akhirnya diberikan kesempatan untuk berjumpa langsung dengan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.

Pada pertemuan tersebut Syamsuar, langsung merespon dan mengakomodir tiga dari lima tuntutan guru honorer Provinsi Riau.

Yaitu terkait BPJS kesehatan, penyesuaian gaji sesuai UMP dan pemberian pelatihan guna meningkatkan kopentensi guru honer kedepan.

Sedangkan dua di antaranya belum bisa diakomodir karena menyangkut aturan dan juga kebijakan pemerintah pusat.

Adapun dua tuntutan yang belum bisa diakomodir Gubri tersebut, yaitu terkait THR dan Sertifikasi guru honorer daerah, karena untuk THR ini belum ada aturan yang memperbolehkan untuk pelanggaran.

Karena aturan guru honorer ini beda dengan buruh mengkukuti sistim kerjanya.

Termasuk untuk guru PNS yang juga ada aturannya, untuk itu pemprov belum bisa mengakomodir atau memberikan jawaban kepada guru honorer.

"Jauh hari sebelumnya kita juga sudah mempelajari tapi memang tidak bisa karena aturan memang tidak diperbolehkan. Sehingga kalau dipaksakan akan menjadi temuan dan dikembalikan. Gak mungkin sudah diberikan dikembalikan lagi atau jadi permasalahan," kata Syamsuar saat menerima perwakilan guru honorer se Riau di ruang Rapat Sekdaprov Riau. Rabu, (29/5/2019).

Pada pertemuan ini Gubri didampingi Asisten I Ahmad Syah Haroffie, Kadisdik Riau, Rudyanto, Biro Hukum Setdaprov Riau, Elly Wardhani, Disnaker Riau, Rasidin, Biro Keuangan Syarial Abdi serta beberapa pejabat terkait lainya.

Sedangkan terkait Sertifikasi, merupakan kebijakan pemerintah pusat yang akan mengeluarkan, karena provinsi hanya memberikan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi.

Seperti mengeluarkan SK guru honorer untuk persyaratan mendapatkan sertifikasi.

"Sertifikasi itu ada tesnya, jadi yang mengetes juga langsung dari pusat, karena sertifikasi ini ada anggarannya yang diberikan pusat untuk guru. Yang pasti untuk sertifikasi itu pemprov Riau akan memba tunguru dengan maksimal," ujarnya.

Baca: Ada Warga Rusia, Amerika dan Jerman dalam Rombongan, Ini Agenda Prabowo ke Dubai

Baca: Nama Tak Masuk Usulan, Muafaq Suap Romahurmuziy Rp 91,4 Juta Agar Jadi Kakanwil Kemenag Gresik

Baca: Heboh Harga Tiket Pesawat Rp 6,6 Juta Penerbangan CGK ke Pekanbaru, Ini Tanggapan Manajemen Lion Air

Lebih jauh kata mantan Bupati Siak dua priode ini, untuk masalah kesejahteraan guru ini sudah masuk dalam visi misinya. Yaitu, dalam mewujudkan pendidikan Riau berkualitas yang berawal dari kesejah teraan guru.

Hanya saja saat ini belum bisa dioptimalkan karena APBD 2019 sudah di sahkan sebelumnya, sehingga baru bisa di maksimalkan pada APBD Perubahan depan.

"Kata harap untuk sementara majelis guru bersabar yang pasti untuk kesejahteraan sudah kita bahas. Insyaallah pasti kita tingkatkan kan," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono).

BREAKING NEWS: Ratusan Guru Honorer Datangi Kantor Gubernur Riau, Tuntut Pembayaran THR

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved