Jokowi Ajak Saling Memaafkan, Gubernur Papua Lukas Enembe Geram "Tidak Bisa Disederhanakan"

Jokowi Ajak Saling Memaafkan, Gubernur Papua Lukas Enembe Geram "Tidak Bisa Disederhanakan"

TRIBUNPEKANBARU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan bila masalah rasisme terhadap masyarakat Papua tidak bisa diselesaikan dengan hanya meminta maaf.

Ia meminta ada penanganan yang serius bagi para pelaku rasisme, yang dalam konteks ini adalah oknum-oknum yang meneriaki para mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dengan panggilan rasis.

"Tidak bisa disederhanakan, menyelesaikan masalah Papua bukan seperti itu. Masalah Papua sudah rumit, rasisme itu terjadi bertahun-tahun kepada mahasiswa Papua di Jawa," ujar Enembe usai melantik 11 pejabat di Lingkungan pemprov Papua, di Jayapura, Selasa 920/08/2019).

Ia juga menyayangkan pernyataan presiden yang tidak tegas dan belum dapat mengobati hati masyarakat Papua yang sedang terluka.

"Presiden hari itu (harus) perintahkan orang-orangnya tangkap, itu baru benar. Tangkap mereka, ini bukan (masalah) baru, ini sudah lama, rasisme terhadap pemain sepak bola juga terjadi" katanya.

Baca: PENGAKUAN Anna Maria yang Mau Dinikahi Roy Marten Meski Berstatus Duda Anak 4

Baca: KERAP Disebut Ratu Settingan, Elly Sugigi Unjuk Gigi Bermain Film Layar Lebar

Baca: Joget di Iklan E-Commerce, Cristiano Ronaldo Diolok Dunia

Baca: ZODIAK Hari Ini Rabu (21/8/2019) Taurus Bergejolak, Cancer Bahagia

Bila tidak ada jaminan kemananan dan keadilan, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat pun sudah memiliki opsi untuk memulangkan seluruh mahasiswa yang tengah berkuliah di luar Papua.

"Di NKRI kalau (masih ada) rasisme begitu saya akan tarik semua mahasiswa. Saya tadi bicara dengan Gubernur Papua Barat untuk mereka datang ke sini dan bicara di sini untuk atur mahasiswa ditaruh di Unipa dan Uncen, saya tarik semua baru taruh mereka di sini," tuturnya.

Enembe memastikan Tim terpadu akan segera dibentuk dan akan turun ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk menguraikan permasalahan dan mencari solusi.

Baca: Bukit Soeharto, Lokasi Ibukota Negara yang Baru Mirip Canberra? Ini Kata Isran Noor di ILC Tv One

Baca: Cak Imin Sebut Grace Natalie Cantik Di Muktamar V PKB dan Ajak Gabung PKB Tanpa Tiket

Baca: Jokowi Diberi Hadiah Masjid Oleh Pangeran Abi Dhabi, Desain & Anggaran Masjid Ditanggung Pangeran

Sebelumnya aksi protes atas tindakan diskriminasi dan rasis yang diterima mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, terjadi di sejumlah titik di Papua dan Papua Barat. 

Di Jayapura, Papua, aksi protes diikuti oleh ribuan orang yang melakukan long march dari Waena menuju Kantor Gubernur Papua.

Aksi tersebut berlangsung tertib dan berakhir pada Senin petang.

Sementara di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, aksi protes berakhir ricuh.

Di Manokwari, kantor DPR papua Barat dibakar massa, sedangkan di Sorong pengrusakan terjadi di Bandara DEO dan Lapas Sorong dibakar.

Singgung Gus Dur dan Banser

Baca: Satu Malam Menjelang Dilamar Kekasih, Bidan MAR (24) Dicabuli Tetangga, Pengakuan Pelaku Mengejutkan

Baca: Simpan Uang Rp 10 Juta di Lemari, Uang Wanita Ini Dimakan Rayap, Begini Nasibnya saat Dibawa ke BI

Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya telah menemui ribuan pengunjuk rasa di Lapangan Apel Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (19/8/2019) sore.

Usai melakukan orasi dan menyatakan aspirasi, para pendemo yang melakukan aksi protes terhadap penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, mereka dengan tertib mendengar arahan dari Gubernur Papua Lukas Enembe.

Enembe menyatakan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah meneleponnya dan meminta maaf atas aksi yang diterima mahasiswa Papua, di Surabaya pada 16 Agustus 2019.

"Saya sampaikan, orang Papua mencintai Gus Dur, Ibu Gubernur tuh kadernya Gus Dur, kenapa mahasiswa saya dianiaya seperti itu hanya karena masalah bendera, tidak dibenarkan," kata Enembe, Senin.

Ia mempertanyakan kebijakan Khofifah yang tidak menerjunkan Banser untuk membela mahasiswa Papua yang diserang oleh organisasi kemasyarakatan lainnya.

"Saya sampaikan kepada Ibu Gubernur, ibu minta maaf bukan mewakili Jawa Timur, ini kelompok tertentu," ujar dia.

Mengenai aksi diskriminasi dan rasis yang diterima mahasiswa Papua, Enembe menyayangkan hal tersebut karena saat ini sudah banyak orang Papua yang bisa membuktikan diri di dunia internasional.

"Saya sudah sampaikan ke pemerintah, orang Papua punya martabat yang tinggi, harga diri yang tinggi," tegasnya.

"Terbukti anak-anak saya sekarang di seluruh dunia, 1.500 orang saya kirim dan mereka berhasil mencapai nilai yang bagus. Kenapa 74 tahun Indonesia merdeka masih ada orang yang berpikiran seperti zaman penjajahan," tutur dia.

Enembe sebagai perwakilan pemerintah pusat di Papua, berjanji akan menyampaikan aspirasi para pendemo ke Jakarta, dan memuji mereka karena dalam aksi long march, para pendemo tetap menjaga keamanan.

"Saya berterima kasih kepada mahasiswa tidak melakukan anarkistis, tidak boleh terprovokasi. Kita manusia bermartabat," kata Enembe.

Usai mendengar pernyataan Enembe, para pendemo membubarkan diri dengan tertib.

Massa yang membawa kendaraan bermotor, pulang dengan sendirinya dan massa yang berjalan kaki diantar ke beberapa titik pengantaran dengan menggunakan truk milik aparat keamanan.

Apresiasi untuk Gubernur Enembe

Mengutip Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua yang telah menyampaikan pernyataan dan imbauan kepada semua pihak agar tak memperpanjang insiden yang tengah terjadi di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).

"Dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing," kata Wiranto usai melakukan rapat koordinasi dengan lembaga terkait tentang keamanan, di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (19/8/2019).

Selain itu, apresiasi yang sama juga disampaikan Wiranto kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat yang telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

"Saya tadi juga sudah telepon dengan Forkopimda di Papua Barat dan telah menyampaikan laporan bahwa daerah Papua Barat, Manokwari telah dapat ditenangkan," kata dia.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Anggota Staf Tenaga Ahli Presiden Ali Mochtar Ngabalin juga hadir.

Kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi tersebut berlangsung anarkistis karena massa sempat melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame serta traffic light di pinggir jalan Yos Sudarso.

Bahkan kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.