DPR Panggil Kapolri dan Pangilma TNI untuk Jelaskan Penanganan Papua dan Papua Barat

DPR Panggil Kapolri dan Pangilma TNI untuk Jelaskan Penanganan Papua dan Papua Barat

TRIBUNPEKANBARU.COM - Penanganan kerusuhan dan pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat masih dilakukan pemerintah melalui aparat TNI dan Polri.

DPR RI berencana memanggil kedua lembaga itu untuk menjelaskan situasi penanganan di Provinsi paling timur Indonesia itu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terkait penanganan situasi pasca-kericuhan di Papua dan Papua Barat, beberapa waktu lalu.

"Saya mendapat laporan bahwa Komisi III dan Komisi I akan meminta penjelasan baik dari Panglima TNI maupun Kapolri, intinya adalah yang ingin diketahui DPR bagaimana ujung penyelesaian daripada apa yang kita lihat kemarin," ujar Bambang saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Terjadi kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat sebagai buntut insiden kasus persekusi dan tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Baca: Egianus Kogoya Terlibat Perencanaan Aksi Penembakan di Wamena,Papua

Baca: Fadli Zon Minta Presiden Jokowi Perjelas Maksud Pernyataan Penumpang Gelap pada Aksi Protes di Papua

Kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong pada Senin (19/9/2019) serta Fakfak, dan Timika, Rabu (21/8/2019).

Di Manokwari, kerusuhan menyebabkan terbakarnya gedung DPRD. Massa juga memblokade sejumlah titik jalan.

Di Timika, demonstran melempar batu ke arah Gedung DPRD setempat.

Sementara di Jayapura terjadi unjuk rasa memprotes insiden di Surabaya. Unjuk rasa sempat memanas meski tak berujung rusuh.

Bambang berharap, pemerintah menggunakan pendekatan yang komprehensif dan menghindari kekerasan dalam menangani situasi pasca-kericuhan.

"Bagi saya masalah Papua ini harus segera dituntaskan karena bagaimanapun juga Papua merupakan bagian dari Indonesia dan Indonesia tidak lengkap tanpa Papua," kata Bambang.

Di sisi lain, politisi dari Partai Golkar ini juga meminta Polri segera melakukan proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana diskriminasi rasial terhadap mahasiswa asal Papua.

Dugaan tindakan rasisme tersebut terjadi saat insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat (16/8/2019) pekan lalu.

Insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya bermula dari tersebarnya kabar dugaan perusakan bendera Merah Putih.

Kemudian, sejumlah ormas dan aparat mendatangi asrama tersebut. Dari video yang beredar di media sosial, terdapat dugaan adanya tindakan rasialisme terhadap mahasiswa Papua dengan teriakan kata-kata kasar.

Baca: Aksi di Papua dan Papua Barat, Puncak Gunung Es Persoalan Diskriminasi Masyarakat Papua Selama Ini

Menurut Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya Dorlince Iyowau, pada pukul 15.20 WIB saat asrama dipadati ormas, aparat keamanan diduga merusak pagar asrama dan mengeluarkan kata-kata rasial.

Akibatnya, sejumlah kelompok ormas yang memadati asrama turut bersikap reaksioner dengan melemparkan batu ke dalam asrama.

Setelah insiden pengepungan tersebut, warga menggelar aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di Papua dan Papua Barat.

"Harus diproses hukum semuanya, terutama soal penghinaan kalau ditemukan ada pelanggaran hukum dan pidana. Saya minta dan mendorong pihak kepolisian menyelesaikannya tanpa pandang bulu. Jadi betul-betul penegakan hukum dilakukan secara fair," ucap Bambang.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Minta Penjelasan Kapolri dan Panglima TNI Terkait Penanganan Kerusuhan di Papua", https://nasional.kompas.com/read/2019/08/24/22162261/dpr-minta-penjelasan-kapolri-dan-panglima-tni-terkait-penanganan-kerusuhan?page=all.