Abraham Samad Prihatin Nasib KPK Mati Suri Pasca UU KPK Direvisi, Ini Tanggapan Dewan Dari PDI-P

Abraham Samad memandang lembaga yang pernah dipimpinnya itu bak mati suri. Masinton Pasaribu menilai KPK tak memahami konteks pembahasan revisi tersebut. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2011-2015, Abraham Samad sependapat dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut nasib lembanya kini di ujung tanduk.

Bahkan Abraham Samad memandang lembaga yang pernah dipimpinnya itu bak mati suri.

"Ngerti nggak mati suri? kalau menurut ilmu dokter, mati suri itu orang sudah mati cuma denyut jantungnya yang masih bergerak, tapi sudah nggak bisa apa-apa," sambung Samad.

Dengan adanya revisi Undang-undang KPK yang membuat lembaga antirasuah itu mati suri, Samad merasa agenda pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan semestinya.

"Kalau KPK mati suri berati agenda pemberantasan korupsi dengan sendirinya juga tidak akan berjalan dan berhenti. Nah itu yang sebenarnya kita tolak, jadi merubah boleh saja tapi urgensinya apa masih relevan apa nggak," tegas dia.

Samad juga menyatakan ‎banyak poin-poin yang ada di revisi UU KPK melemahkan KPK bukan menguatkan posisi KPK. Karena itu menurutnya, revisi UU KPK tidak relevan.

"Ternyata setelah kita lihat dan telusuri. Dari draf revisi banyak poin-poin yang justru tidak menguatkan posisi KPK saat ini, justru ada pelemahan-pelemahan. Oleh karena itulah kita menganggap tidak relevan revisi ini," imbuhnya.

Baca: Masih Penasaran Dengan Khabib, McGregor Tonton Duel Khabib Vs Dustin Poirier: Video Live Streaming

KPK Protes

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah sempat mengatakan bahwa institusinya tak dilibatkan dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai KPK tak memahami konteks pembahasan revisi tersebut. 

"Ah dia (KPK) nggak paham, KPK itu institusi siapapun pimpinannya rapat, itu putusan institusi," ujar Masinton, di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Meski sempat mengalami penundaan pembahasan di periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun rapat telah dilakukan setelahnya. 

Ia mengatakan sebenarnya pada 2015 lalu revisi UU KPK itu telah dibicarakan dalam rapat antara Komisi III DPR dengan lembaga antirasuah tersebut. 

"Pada saat rapat itu, KPK dipimpin Pak Taufiqurrahman Ruki. Jadi kalau dia (KPK) ngomong gitu, dia paham dulu lah, miris melihatnya," tandasnya.

Baca: ART Pencuri Pakaian Dalam Via Vallen Akhirnya Kembali, Sempat Cari Dukun Sebelum Temui Via Vallen