Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Ibu-ibu Nekat Telanjang Menghadang Alat Berat Saat Bentrok Warga dan Aparat di Toba Samosir

Aparat bentrok dengan marga masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton hingga ada warga yang pingsan dan terluka, Kamis (12/9/2019).

Editor: M Iqbal
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Ibu-ibu dari masyarakat adat Raja Na Opat Sigapiton telanjang menghadang aparat agar tidak membuka lahan yang mereka miliki untuk industri pariwisata di Sigapiton, Kamis (12/9/2019). 

Ibu-ibu Nekat Telanjang Menghadang Alat Berat Saat Bentrok Warga dan Aparat di Toba Samosir

TRIBUNPEKANBARU.COM - Industri pariwisata di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir diwarnai kericuhan.

Aparat bentrok dengan marga masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton hingga ada warga yang pingsan dan terluka, Kamis (12/9/2019).

Masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton awalnya bertahan memperjuangkan lahan yang mereka yakini sebagai haknya.

Namun, alat berat yang dikirim BPODT dikawal aparat masuk dan membuka jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1900 m dan lebar 18 meter.

Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Bersamaan dengan dioperasikannya alat berat, BPODT mengajak aparat keamanan.

Baca: Penyelundupan Ribuan Satwa Dilindungi di Riau Berhasil Digagalkan Bea Cukai Dumai

Spontan kaum ibu Masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton histeris dan membuka pakaiannya satu persatu.

Mereka menghalau TNI/Polri dan Satpol PP yang mengawal alat berat  ke areal Batu Silali.

Kaum ibu tersebut bertahan di lahan kopi.

Mereka mengatakan lahan yang dijadikan Kaldera Toba Nomadic Escape BODT Tersebut tanah ulayat mereka.

"Jangan rampas lahan kami, leluhur kami sudah tumpah darah memperjuangkan ini dari Belanda," ujar seorang ibu.

Mangatas Togi Butar-butar,  tokoh Masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton mengatakan, persoalan lahan tersebut belum 'clean and clear'.

"Padahal kan saat pertemuan dengan pak Luhut Sabtu lalu, soal pembukaan jalan ini harus dirundingkan kembali dengan kami. Kenapa langsung dipaksakan," kata Togi.

Menurutnya, hingga saat ini masih terjadi konflik antara BPODT, Pemkab Tobasa dengan warga Masyarakat Adat marga Butarbutar dari Dusun Sileang-leang, Sigapiton.

Buntut panjang persoalan tersebut ditandai dengan tidak 'clean and clearnya' lahan 386, 5 Ha di lokasi yang saat ini difokuskan pembangunan resort, hotel dan lain-lain.

Baca: Tunggu Laporan McMenemy, PSSI Akan Evaluasi Pelatih Kepala Timnas Indonesia

Beberapa waktu lalu, sempat dilaporkan oleh Pemkab, dan BPODT kepada Presiden Joko Widodo, lahan tersebut sudah clean and clear. Sabtu (7/9/2019).

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved