Berita Riau
Sempat Dikritik, Pengadaan Mebel Mapolda Riau Tetap Dilelang
Meski sempat menuai kritik, proses lelang pengadaan mebel di Gedung Mapolda Riau tetap dilakukan. Pengadaan menggunakan APBD Riau 2019.
Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Hendra Efivanias
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pengadaan mebel di Gedung Mapolda Riau sudah masuk tahap lelang.
Meski sempat menuai kritik, pengadaan fasilitas pendukung di dalam gedung Mapolda Riau ini tetap dianggarkan melalui APBD Provinsi Riau.
Saat ini pengadaan mebel itu sudah masuk lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terhitung sejak 30 September lalu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengalokasikan anggaran pengadaan mebel sebesar Rp10,5 miliar.
"Pengadaan meubelair (mebel) gedung Mapolda Riau baru masuk dokumen lelangnya," kata Kepala Plt Asisten II Setdaprov Riau, Indra, Jumat (11/10/2019).
Saat ini bagian perekomian dan pembangunan Setdaprov Riau tengah melakukan kaji ulang paket guna untuk mengecek dokumen lelang pengadaan mebel tersebut.
"Pengadaan itu diusulkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau. Kita hanya membantu untuk proses lelang," ujarnya.
• ASN Masih Kedapatan Bolos, Wagubri Minta Sanksi Tak Hanya Wacana
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengkritik kebijakan Pemprov Riau yang terus-terusan menggelontorkan uang rakyat untuk lembaga verital di Riau.
Setelah sebelumnya Pemprov Riau
menggelontorkan APBD Riau untuk membangun gedung Kejati Riau dan Mapolda Riau, kali ini Pemprov Riau dikabarkan akan mengulurkan dana dari APBD Riau untuk pengadaan mebel gedung Mapolda Riau.
Fitra menilai, kebijakan ini sangat membani keuangan daerah.
• Disdukcapil Bengkalis Pastikan Tak Mempersulit Pengurusan Akta Kelahiran
Sebab menurut Fitra lembaga vertikal tidak lagi membebani keuangan daerah karena secara kelembagaan merupakan perpanjangan dari lembaga di pusat.
"Ini menjadi tandatanya bagi kita, apa kepentingan lembaga vertikal ini sehingga pembangunan gedung dan pengadaan mebelnya dianggarkan melalui APBD Riau. Apakah keuangan dari lembaga vertikal ini tidak mencukupi, atau ada kepentingan lain," kata perwakilan dari Fitra Riau, Tarmizi.
Sebab kata Tarmizi, keuangan daerah seharusnya bisa digunakan untuk membiayai pemenuhan kepentingan dasar masyarakat.
Mulai dari pembangunan saranan insfrastruktur jalan, jembatan, kesehatan dan pendidikan.
