Fraksi Gerindra, PKS dan PAN DPRD Riau Bakal Bikin Paripurna Tandingan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kisruh pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Riau kian meruncing.

Fraksi Gerindra, PKS dan PAN yang sebelumnya menolak rapat paripurna pembentukan AKD dikabarkan akan membuat rapat paripurna tandingan.

Rapat paripurna tandingan ini digadang-gadangkan sebagai bentuk protes tiga fraksi ini yang tidak setuju dengan keputusan rapat paripurna pembentukan AKD, Kamis (10/10/2019) malam lalu.

"Kenapa muncul ada paripurna tandingan? Karena kami dari tiga fraksi, Gerindra, PAN dan PKS komit untuk mengadakan rapat bersama. Apakah nanti akan kita gelar di ruang paripurna atau di ruang rapat medium itu nanti kita tentukan. Tapi yang jelas kita ingin ada komunikasi secepatnya untuk menyelesaikan persoalan ini dan menunjukkan kebenaran," kata Anggota Fraksi Gerindra Marwan Yohanis akhir pekan kemarin.

"Ketua fraksi diundang ke ruang rapat pimpinan A. Tetapi mereka mengadakan rapat di ruang pimpinan B,” kata dia menjelaskan kronologis penetapan jatah AKD di DPRD Riau sesaat sebelum rapat paripurna di gelar.

Setelah diputuskan di ruang rapat pimpinan B itu baru disampaikan hasilnya ke pimpinan.

• Tak Mau Land Cruiser Jadi Ayunan? Simak Imbauan Bapenda Riau Ini

“Kalian dapat ini-ini (pembagian jatah di komisi). Kami bukan masalah dapat jabatan di komisi A atau B, tapi yang kami tuntut itu prosesnya. Kalau prosesnya tidak benar jangan harap hasilnya benar," sambung Marwan.

Tidak hanya itu, Marwan juga mengungkapkan kejanggalannya soal penetapan waktu pelaksanaan rapat paripurna pembentukan AKD.

"Saat rapat dengan pimpinan fraksi itu sudah disepakati bahwa rapat paripurna dilaksanakan hari Senin. Tapi pimpinan kami minta hari Kamis. Akhirnya kami yang mengalah dan disetujui hari Senin. Tiba-tiba kami dapat undangan Kamis malam paripurna, ini ada apa," katanya.

• Satu Mobil Dinas Masih Dikuasai Mantan Ketua DPRD Pekanbaru

Pihaknya menyesalkan persoalan ini terjadi.

Sebab tiga fraksi ini terkesan sengaja tidak dilibatkan dalam pembentukan AKD.

Sehingga tiga fraksi ini menilai ada pihak-pihak yang sengaja mencari cara agar tiga fraksi ini tidak terlibat dalam pembentukan AKD di DPRD Riau.

"Janganlah berpolitik dengan cara akal-akalan seperti ini, terbuka saja. Kita tidak dapat jatah di pimpinan komisi tidak ada masalah, yang penting prosesnya benar, itu saja," ujarnya.

Seperti diketahui, tiga fraksi ini secara terang-terangan menolak hasil rapat penetapan AKD tersebut.

"Kita menolak hasil rapat paripurna pembentukan AKD tadi malam. Memang sudah ketuk palu, tapi itu melanggar prosedur tata terbit (Tatib). Kami sepakat, tiga fraksi (Gerindra, PKS dan PAN) tidak menerima hasil itu," kata Marwan.

Dia menjelaskan, sebelumnya pimpinan DPRD Riau sudah menyurati pimpinan fraksi untuk mengirimkan daftar nama utusan dari masing-masing fraksi untuk dimasukkan ke dalam AKD.

Namun hingga paripurna, Kamis malam, tiga fraksi ini mengaku belum memasukkan nama.

"Tapi kok tetap diparipurnakan. Harusnya kan tunggu masuk dulu nama-nama dari tiga fraksi ini baru di paripurnakan. Ini ada tiga fraksi belum memasukkan daftar nama kok tetap diparipurnakan. Malah dimajukan lagi, yang seharusnya hari Senin, jadi hari Kamis. Ini kan tidak benar. Orang akan bertanya ada apa dibalik ini semua," ungkapnya.

Sebelumnya, Indra Gunawan Eet sebagai pimpinan rapat paripurna penyampaian pembentukan AKD DPRD Riau periode 2019-2024 mengatakan, tiga dari delapan fraksi di DPRD Riau belum menyerahkan SK keputusan penentuan penunjukan pengisian Alat Kelengkapan DPRD periode 2019-2024.

"Dari 8 fraksi, ada 3 fraksi yakni PAN, PKS Dan Gerindra yang belum menyerahkan nota dinas penunjukkan ke pimpinan. 5 fraksi yang sudah, jadi kita bacakan dulu yang 5 fraksi ini," kata Eet. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)