Pesimis Soal Rencana Ngutang, Ketua DPRD Riau Tak Mau Nanti Terjerat Hukum

Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet pesimis pinjaman daerah yang akan dilakukan oleh Gubernur Riau Syamsuar senilai Rp 4,4 triliun bisa terwujud.

Pesimis Soal Rencana Ngutang, Ketua DPRD Riau Tak Mau Nanti Terjerat Hukum
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
RENCANA Gubernur Riau Syamsuar Mengutang Uang Rp 4.4 Triliun kepada PT SMI Ditolak Wakil Rakyat 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet mengaku pesimis pinjaman daerah yang akan dilakukan oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar senilai Rp 4,4 triliun bisa terwujud.

Pasalnya sejumlah fraksi di DPRD Riau secera terang-terang menyatakan menolak rencana pinjaman tersebut.

"Pinjaman daerah itu boleh, tapi tahapanya harus sesuai dengan regulasi. Kalau regulasi itu tidak ditaati, kita tidak setuju. Kita kan tidak mau nanti terjerat hukum karena ada proses yang dilanggar. Jadi proses itulah yang harus dipenuhi," kata Eet, Selasa (4/11/2019).

Pihaknya berharap, jika ini untuk kepentingan masyarakat luas, Pemprov Riau bisa mempersiapkannya lebih matang lagi.

Selain dari sisi persyaratan, Eet juga menyoroti soal besaran anggaran dan peruntukannya.

Dimana, pinjaman daerah senilai Rp4,4 triliun ini direncanakan Gubri Syamsuar untuk membangun jalan dan jembatan di Riau.

Ketua PN Siak Riau Bambang Trikoro Pindah ke Salatiga Jawa Tengah

"Kan bisa saja, dari Rp4,4 triliun tidak semuanya diperoleh dari pinjaman. Tergantung kebutuhan, kalau saya melihat yang sekarang dibutuhkan itu justru untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Sekarang kan masih setengah-setengah kita membantunya," ujarnya.

Meski pesimis, bukan tidak mungkin pinjaman daerah ini bisa diusulkan kembali di tahun anggaran 2021 mendatang.

Sebab untuk APBD 2020 ini, dikatakan Eet kecil kemungkinannya bisa disetujui.

Dugaan Korupsi Pembelian Sapi dan Kambing di Riau Libatkan 11 Orang, Kenapa Jaksa Hentikan Lidik?

"Kalau APBD 2020 saya pesminis, karena mekanismenya tidak dilalui dengan benar, saya pun tidak mau, siapa yang mau mampus. Tapi kita tidak tau di APBD 2021, kan bisa saja. Persiapannya dipertajam lagi, kalau perlu dibentuk Pansusnya, karena ini kan pinjaman daerah, jadi harus dikaji lebih dalam lagi lah," sebutnya.

Meski mendapatkan sejumlah fraksi termasuk ketua DPRD Riau, namun Pemprov Riau tetap akan melanjutkan rencana pinjaman daerah ke pihak swasta tersebut.

Pihak Pemprov Riau beralasan saat ini pembahasan pinjaman daerah tersebut sedang berjalan.

Sehingga pihaknya menunggu keputusan final nanti setelah APBD Riau 2020 disahkan.

"Kita ikuti saja mekanismen pembahasannya, bagaimana keputusannya itu nanti kita menyesuaikan. Ini kan sudah berjalan, jadi nanti keputusannya seperti apa kita menyesuaikan saja," kata Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved