Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

UPDATE Indonesia vs China di Natuna: Laksdya TNI Yudo Margono Usir Kapal Penerobos: Jangan Ngotot

Laksdya Yudo Margono menjelaskan apa yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai asal China merupakan pelanggaran

DOK TNI
Panglima Komondo Gabungon Wilayah Pertahonan | (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Morgono menggelar apel pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di pelabuhan Selat Lampa, Ranai Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pasukan yang terlibat yakni sekitar 600 personil dengan jumlah KRI yang ada sebanyak lima unit kapal.(DOK TNI) 

Prabowo berdalih posisi China yang saat ini merupakan negara sahabat Indonesia adalah alasan dirinya yakin permasalahan masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai ke perairan Natuna dapat diselesaikan secara baik-baik.

"Saya kira kita harus selesaikan dengan baik, bagaimanapun China adalah negara sahabat," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan pernyataan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi soal pelanggaran yang telah dilakukan oleh China.

Retno mengatakan bahwa masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai secara ilegal ke wilayah ZEE perairan Natuna merupakan sebuah bentuk pelanggaran dari hukum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau biasa dikenal dengan nama UNCLOS 1982.

Ia menuntut China untuk mematuhi UNCLOS 1982, karena China adalah negara yang turut menyetujui berlakunya UNCLOS 1982.

Dedi Mulyadi Kritisi Prabowo soal Natuna

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengharapkan sikap tegas dari Prabowo.

Menurut Dedi, permasalahan ini sudah menyangkut kedaulatan bangsa.

Sebanyak 13 kapal nelayan asing berbendera Vietnam siap ditenggelamkan di perairan Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (4/5/2019).
Sebanyak 13 kapal nelayan asing berbendera Vietnam siap ditenggelamkan di perairan Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (4/5/2019). (KOMPAS.com/HENDRA CIPTA)

"Pak Prabowo, kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Dedi berpendapat sudah kewajiban negara untuk menjaga wilayah perairan demi menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan alam.

Dedi mengatakan persahabatan dengan pemerintah China adalah hubungan yang setara, artinya pemerintah Indonesia dapat bersikap tegas apabila ada kekayaan yang diambil.

Menurut Dedi, sikap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah langkah yang tepat karena terbukti praktik pencurian ikan oleh kapal asing berkurang.

"Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata Dedi.

Dedi juga mengatakan sikap tegas harus diambil Kementerian Pertahanan.

"Sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," jelasnya.

(TribunWow.com/Anung Malik/Brigitta Winasis)

 
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved