Soal Laut Natuna, Dubes China untuk Indonesia: Teman Baik Kadang Punya Perspektif yang Berbeda

Jokowi juga meninjau dua kapal (Kapal Republik Indonesia) KRI di sana.

KRI itu yakni Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

Orang nomor satu di Indonesia itu memastikan penegakan hukum atas hak kedaulatan Indonesia.

“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif (ZEE)," kata Jokowi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2020).

"Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” kata Presiden usai meninjau kedua kapal tersebut," tambah Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu belakangan ini terdapat kapal asing yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kapal-kapal laut asing itu tidak memasuki laut teritorial Indonesia.

Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, zona tersebut bebas dilintasi oleh kapal internasional

"Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Itu lewat semua kapal bisa," kata Jokowi.

Jokowi menerangkan, di zona itu, Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya.

Indonesia, berdasar penuturan Jokowi, berhak menggunakan kebijakan hukumnya.

Aabila terdapat kapal laut asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

Sebelumnya diberitakan, dalam kunjungan Jokowi ke Natuna tersebut, ia menegaskan jika kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar lagi.

Jokowi juga menyebut Natuna merupakan teritorial Indonesia.

"Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya," kata Jokowi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (8/1/2020).