Meskipun Plt Bupati Bengkalis DPO, Ketua DPRD Bengkalis Yakin Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

Meskipun Plt Bupati Bengkalis DPO, Ketua DPRD Bengkalis Yakin Pemerintahan Tetap Berjalan Seperti Biasa

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam mengatakan roda pemerintahan akan tetap berjalan normal meskipun Plt Bupati Bengkalis Muhammad berstatus DPO Diskrimsus Polda Riau.

Masih ada Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya yang akan menjalankan roda pemerintahan Bengkalis.

Selain itu, untuk selanjutnya DPRD Bengkalis akan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri langkah selanjut jika memang terjadi kekosongan pimpinan eksekutif di pemerintahan Bengkalis.

Terkait hal ini memang kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

"Kita serahkan saja kepada Kementerian Dalam Negeri bagaimana sikapnya. Kita DPRD Bengkalis hanya menerima saja karena memang bukan kewenangan kita," terang Khairul Umam.

Sementara untuk agenda DPRD Bengkalis bersama dengan Pemerintah Bengkalis masih akan berjalan seperti biasa.

Bahkan dalam waktu dekat DPRD akan memanggil Sekda membahas beberapa hal terkait kegiatan pemerintahan seperti rencana CSR perusahaan terkait Karhutla.

Sementara terkait komunikasi terakhir dengan Plt Bupati Bengkalis Muhammad, Ketua DPRD Bengkalis mengatakan dirinya sempat bertemu terakhir kali dengan Plt Bupati pada Senin kemarin.

Pertemuan tersebut di Jakarta membahas terkait Perda RTRW dengan pemerintah Pusat.

"Senin ada Rakoor terkait Perda RTRW bersama pemerintah Pusat di Jakarta. Waktu itu diminta hadir Ketua DPRD dengan pemerintah Daerah, yang hadir kita, Plt Bupati Bengkalis, serta lima dari kabupaten lainnya di Riau," tambahnya.

Ketika itulah komunikasi terakhir pihaknya bersama Plt Bupati. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi sampai saat ini.

Plt Bupati Bengkalis DPO - Tribunpekanbaru.com / Muhammad Natsir.