Bagikan Paket Sembako yang Kadaluarsa, Bupati Kabupaten Toba Darwin Siagian Minta Maaf

TRIBUNPEKANBARU.COM - Akibat pandemi Cvoid-19, aktivitas ekonomi warga turut terganggu.

Akibatnya, banyak warga yang mengeluhkan menurunnya pencarian mereka.

Atas kondisi tersebut, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk membantu melalui penyaluran sembako.

Tapi, apa jadinya jika paket sembako tersebut ada yang kedaluwarsa alias tak layak dikonsumsi.

Inilah yang dialami sebagian warga Toba, Sumatra Utara.

Hingga Bupati Toba Darwin Siagian akhirnya menanggapinya.

Diketahui, bantuan sembako tersebut merupakan langkah dari pemerintah Toba untuk membantu warganya yang terdampak Virus Corona.

Dilansir Tri bunWow.com dalam tayangan Youtube metrotvnews, Jumat (17/4/2020), Pemkab Toba sudah menganggarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Virus Corona sebanyak 1200 KK.

Bantuan itu kemudian mulai didistribusikan pada hari Rabu (15/4/2020).

Paket sembako tersebut berisi beras, minyak goreng, telur, gula pasir dan mie instan.

Namun sangat disayangkan, mie instan yang menjadi satu dari paket bantuan itu hampir kadaluarsa.

Pasalnya, selang satu hari dari pendistribusian, atau tertanggal 16 April 2020, mie instan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Menanggapi kejadian itu, Bupati Toba, Darwin Siagian mewakili pemerintah mengucapkan permintaan maaf.

Darwin mengaku tidak tahu menahu jika batas layak konsumsi mie instan tersebut sampai 16 April 2020.

Dirinya juga berharap kejadian memalukan seperti itu tidak terulang lagi.

"Ke depan hal ini jangan terulang kembali dan sekali lagi saya atas nama pemerintah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat," ujar Darwin.

Sementara itu, Darwin memastikan jika sebagian sudah mendapatkan pengganti dari mie instan yang kadaluarsa tersebut.

Dan semuanya juga akan mendapatkan pergantian.

"Sampai hari ini sebagian sudah digantian, saya upayakan hari ini selesai," sambungnya.

Sebagai informasi, di Sumatera Utara hingga Jumat (17/4/2020), persebaran Virus Corona sudah menyentuh angka 79 kasus.

Dengan rincian, 12 pasien sudah dinyatakan sembuh dan 9 orang dipastikan meninggal.

Simak videonya:

Jokowi Tegaskan agar Pemda Alihkan Anggaran untuk Virus Corona

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta setiap daerah benar-benar serius dalan menangani Virus Corona.

Oleh karenanya, Jokowi menegaskan kepada setiap pemerintah daerah supaya bisa mengalihkan anggaran untuk fokus ke penanganan Covid-19. 

Dilansir TribunWow.com, Jokowi mengungkapkan masih ada beberapa daerah yang belum melakukan hal itu. 

Jokowi mengatakan beberapa daerah yang masih tetap menggunakan APBD-nya untuk tujuan bisnis seperti pada umumnya. 

Maka dari itu, Jokowi berharap, pemerintah daerah bisa segera menyesuaikan dan melaporkan APBD-nya kepada pemerintah pusat.

Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menegur beberapa daerah yang alokasi anggarannya bukan terkait penanganan Virus Corona.

"Saya melihat setelah saya cermati, saya mencatat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual," ujar Jokowi yang dilansir dari YouTube Kompas TV, Selasa (14/3/2020).

"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," sambungnya.

Jokowi menjelaskan setidaknya ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.

Selain itu ada 40 daerah belum menganggarkan dampak ekonomi dari Virus Corona.

Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menegur beberapa daerah yang alokasi anggarannya bukan terkait penanganan Virus Corona.

"Saya melihat setelah saya cermati, saya mencatat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual," ujar Jokowi yang dilansir dari YouTube Kompas TV, Selasa (14/3/2020).

"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," sambungnya.

Jokowi menjelaskan setidaknya ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.

Selain itu ada 40 daerah belum menganggarkan dampak ekonomi dari Virus Corona.

Bahkan menurutnya ada 34 daerah belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Virus Corona ini. 

"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi," jelas Jokowi.

"Dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19."

Melihat hal itu, Jokowi menilai banyak daerah-daerah yang masih belum bergerak di tengah situasi memprihatinkan seperti ini.

Padahal seperti yang diketahui, wabah Virus Corona sudah menjadi bencana nasional non alam dan sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Oleh karennya, Jokowi juga mengajak pemerintah daerah untuk bisa bersinergi bersama pemerintah pusat dalam memerangi Virus Corona.

Dengan begitu maka langkah pemerintah untuk menangani Virus Corona bisa terbantu. 

"Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feelling dalam situasi yang tidak normal ini," kata Jokowi.

"Sekali lagi saya minta Mendagri dan Bu Menteri Keuangan membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran dan kegiatan-kegiatan yang ada," tegasnya.

"Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul PERMINTAAN MAAF BUPATI TOBA Darwin Siagan, Sembako tak Layak Konsumsi Dibagikan Bawahan pada Warga

 https://medan.tribunnews.com/2020/04/18/permintaan-maaf-bupati-toba-darwin-siagan-sembako-tak-layak-konsumsi-dibagikan-bawahan-pada-warga?page=all