Masih Ada Desa di Kabupaten Kampar yang Belum Mengurus Administrasi Pencairan BLT Dana Desa

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG- Karena administrasi belum lengkap masih banyak desa di Kabupaten Kampar tak dapat melakukan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kampar menuturkan sampai saat ini baru 135 desa sudah dalam proses penyelesaian administrasi. Diketahui di Kabupaten Kampar ada sebanyak 242 desa.

Disampaikannya, sudah ada juga tiga desa yang menyelesaikan administrasi dan pencairan langsung melakukan pencairan. "Tiga desa ini yang kemarin BLT Dana Desanya diserahkan langsung Bupati Kampar," ungkapnya.

Dihimbau perangkat desa bisa segera memprosesnya. Febrinaldi mengatakan minggu depan berkemungkinan ada 9 desa lagi yang memenuhi syarat dan bisa segera diserahkan ke masyarakat.

• Sembilan Posko Check Point Didirikan di Perbatasan Kampar Riau untuk Penerapan PSBB

• 131 Desa di Kampar Riau Sudah Cairkan Dana Desa dan Bisa Salurkan BLT DD

Ia mengatakan proses pencairan BLT Dana Desa butuh waktu yang cukup untuk menyiapkan administrasinya.

"Karena itu ini tergantung kesigapan perangkat desa terutama Kades untuk menyiapkan APBDes perubahan dan Perdes terkait BLT-DD 2020," ungkapnya.

Ia berharap seluruh desa sudah bisa menyelesaikan administrasi dan persyaratan tersebut sebelum libur lebaran ini sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat.

Sementara itu, kemarin Rabu (13/5) Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto menekankan para kepala desa agar dapat bekerja lebih keras lagi dalam memberikan data rill masyarakat melalui dinas terkait di tingkat kabupaten.

Saat ini, masih banyak warga masyarakat yang tidak terdata dengan baik oleh perangkat desa.

Catur meminta kepada seluruh kepala desa agar betul-betul melakukan pendataan warganya, jangan sampai masyarakat ada yang tidak mendapatkan pelayanan atau dalam bentuk bantuan apapun.

• Kejari Kampar Riau Kembalikan Berkas Penyidik Terkait Kasus OTT Tiga Kades, Apa Penyebabnya?

"Pemerintahan desa harus dapat proaktif menyikapi hal ini kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan haknya," tutupnya.(Tribunpekanbaru.com/IkhwanulRuby)