Kerap Buat Bingung, PKS Hanya Beri Nilai 4 Saja untuk Pemerintah Pusat, 8 Pemerintah Daerah

Untuk itu, ia tak segan memberikan nilai 8 bagi kepala daerah yang sedang berjuang.

Namun, Mardani memberi nilai 4 bagi pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Mardani saat diskusi bertajuk Menyoal Carut Marut Komunikasi dan Kebijakan Publik Di Masa Pandemi melalui virtual, Senin (18/5/2020).

• Ngotot Pingin Bobok Bareng Bersama Pacar, ABG di Aceh ini Akhirnya Didatangi Polisi Syariah

• Lebaran Kian Dekat, Ini Daftar 11 Rekomendasi Smartphone Harga Rp 3-5 Juta Terlaris Saat Ini

• Janda Muda Berhubungan Intim dengan Pacar Hingga Hamil, Tega Buang Bayi yang Ia Lahirkan ke Sungai

"Jadi sampai sekarang pun ketika lagi jalan Pemda, Pemda ini lagi kerja keras di satu acara saya bilang pemerintah pusat nilainya empat, Pemda nilainya delapan," kata Mardani.

Atas penilaian itu, Mardani menjelaskan bagaimana pemerintah daerah berusaha menahan kelompok masyarakat yang masuk wilayahnya.

Usaha itu dilakukan untuk menekan angka positif virus corona di wilayahnya.

Namun, di tengah usaha para kepala daerah itu, pemerintah pusat justru membuat aturan yang membingungkan.

Salah satunya, terkait larangan mudik yang dinilai kurang tegas.

• Sudah Jadi Suami Orang, Ayah Ayu Ting Ting Idamkan Sosok Mantu Seperti Andhika, Ini Reaksi Ussy

• Lelah dengan Masyarakat & Pemerintah, Tenaga Medis Gaungkan Indonesia Terserah

Lalu, soal kebijakan transportasi yang membingungkan.

Mardani mencontohkan bagaimana warga di wilayah PSBB dilarang berpergian keluar kota.

Peryataan itu berbanding terbalik bagaimana terjadi penumpukan orang di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

"Semua Pemda kerja keras. Biar enggak banyak yang bergelimpangan. Tapi lagi kerja, tiba-tiba digangguin oleh kebijakan mudik yang tidak jelas, kebijakan transportasi yang tidak jelas dll," ucap Mardani.