Breaking News:

Dalami Dugaan Indikasi Penyimpangan Distribusi Bansos Saat PSBB di Riau, Pihak Kejati Gandeng BPKP

Kejati Riau sedang mendalami sejumlah permasalahan dalam pendistribusian bantuan sosial (Bansos) saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Penulis: Rizky Armanda | Editor: CandraDani
TRIBUN PEKANBARU / THEO RIZKY
Sejumlah warga mendatangi Kantor Pos Jalan Sudirman Pekanbaru untuk mengambil Bantuan Sosial Tunai Tahun 2020 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa (12/5/2020). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-Sejumlah permasalahan dalam pendistribusian bantuan sosial ( Bansos) saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), saat ini sedang didalami Kejati Riau.

Apalagi, Jaksa memang dilibatkan dalam fungsi kontrol. Melakukan pendampingan baik dalam pendistribusian dan pengelolaan anggaran.

Jika ditemukan ada penyimpangan, Korps Adhyaksa tak segan-segan menjerat oknum terkait dengan hukuman mati.

"Karena ada refocusing anggaran, jadi ada beberapa anggaran yang dialihkan dari misalnya pembangunan fisik dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dipimpin Asdatun dengan timnya yang bergandengan dengan BPKP," jelas Kepala Kejati Riau, Mia Amiati, Senin (1/6/2020).

Petahana Dilarang Manfaatkan Bansos untuk Kepentingan Pilkada, Mendagri Sudah Terbitkan Surat Edaran

Heboh Tolak Bantuan Bansos, Bupati : Surat Penolakannya Mana, Jangan Asal Ngomong

Takut Istri! Kades ini Tak Berdaya Saat Isteri Sunat Uang Bansos Covid-19 Rp 500 Ribu Per Warga

Beberapa hari lagi kata Mia, akan di-launching sistem BPKP yang bisa mengevaluasi, sejauh mana distribusi berjalan sesuai ketentuan dan data yang ada.

"Karena keluhan dari masyarakat, adanya disclaimer, data yang tidak sesuai antara apa yang diajukan masyarakat dengan Dinas," sebutnya lagi.

Disinggung soal dugaan kebocoran Bansos, disebutkan Mia, hal ini belum diteliti. Namun Mia meyakinkan, pihaknya perlu menerapkan kewaspadaan.

"Karena bagaimana pun, kami mendampingi, kita mencari kebenaran bukan kesalahan. Menerapkan apa yang paling benar yang digunakan teman-teman di dinas sosial pada saat melakukan pendistribusian tersebut," tuturnya.

"Sehingga mereka punya semangat yang sama untuk bisa menyampaikan. Tidak ada lagi yang berusaha mengurangi nilainya, jumlahnya atau melipatgandakan tidak pada tempatnya," sambung dia.

Lanjut Mia, pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan penyimpangan bansos, terutama saat pandemi Covid-19.

"Bisa (dilakukan penegakan hukum). Dalam keadaan khusus sesuai ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi, kalau dianggap sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, ancaman pidananya, pidana mati. Karena ada kekhususan," urainya.

KURANG AJAR, Perangkat Desa Ini Sunat Dana Bansos dari Rp 600 Ribu Jadi Rp 100 Ribu, Kini Ditahan

Bansos Sejatinya dari Uang Rakyat, Pejabat Diingatkan Tak Politisasi Bansos Demi Kepentingan Pribadi

Gawat Bansos Covid-19 Dipolitisasi, Bawaslu Temukan Kasus di 23 Kabupaten dan Kota, Termasuk Riau?

Mia mencontohkan dugaan penyimpangan anggaran saat bencana seperti saat ini.

Misalnya BLT (bantuan langsung tunai), disalurkan kepada yang sudah ditentukan dari dinas sosial.

Tapi ternyata di salah satu RT, ada oknum pengelola bansos yang mengambil alih sendiri.

"Disampaikannya lah itu kepada keluarganya, misalnya. Lalu terbukti. Meskipun nilainya tak seberapa, itu ada indikasi bahwa ada perbuatan, ada mainstreanya, dia ada niat jahatnya. Memanipulasi data menurut dia sendiri. Kalau betul-betul ada unsur melawan hukum, kerugian negaranya ada, itu bisa diancam pidana mati," beber dia.(Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved