Jadi Biang Rusuh, Dewan Kota Minneapolis Berencana Bubarkan POLISI, Siapkan Lembaga Penggantinya
Para dewan memutuskan mengganti departemen kepolisian dengan sistem keamanan publik yang dipimpin masyarakat.
TRIBUNPEKABARU.COM - Dewan Kota Minneapolis pada Jumat (12/6/2020) dengan keputusan bulat mereformasi departemen kepolisian sepenuhnya.
Para dewan memutuskan mengganti departemen kepolisian dengan sistem keamanan publik yang dipimpin masyarakat.
Pekan lalu mayoritas dewan mengumumkan rencana untuk membubarkan departemen kepolisian Minneapolis.
Menurut resolusi pada Jumat lalu, dewan kota akan memulai proses perombakan ini setidaknya selama satu tahun.
Proses ini akan berjalan dengan melibatkan masyarakat Minneapolis yang bersedia ambil andil untuk mengembangkan model keselamatan publik terbaru.
"Kami mengakui bahwa sistem saat ini tidak dapat direformasi."
"Bahwa kami ingin mengakhiri sistem kepolisian saat ini seperti yang kita tahu," kata anggota dewan, Alondra Cano.
Dewan menyatakan akan menciptakan model transformatif keselamatan publik kota terbaru.
Nantinya, jaminan keselamatan bagi masyarakat akan melibatkan staf dari departemen kota, termasuk kantor pencegahan kekerasa dan hak-hak sipil.
Sejalan dengan perombakan polisi ini, dewan juga mengakhiri fase darurat lokal yang diakibatkan protes George Floyd.
Sebenarnya Wali kota Minneapolis, Jacob Frey tidak mendukung ide penghapusan polisi secara penuh.
Dia hanya mengatakan akan mendukung reformasi struktural secara besar-besaran terhadap sistem rasial.
Sayangnya dewan kota memutuskan untuk menghapus polisi dan menggantinya dengan keamanan berbasis masyarakat sipil.
"Pembunuhan George Floyd pada 25 Mei 2020, oleh petugas kepolisian Minneapolis adalah sebuah tragedi yang menunjukkan bahwa tidak ada reformasi yang akan mencegah kekerasan mematikan dan penyalahgunaan oleh beberapa anggota Departemen Kepolisian terhadap anggota komunitas kami, terutama orang kulit hitam dan orang-orang warna," tulis lima anggota dewan dalam resolusi.
Dewan telah menugaskan sebuah tim untuk menyampaikan rekomendasi keselamatan publik berbasis masyarakat ini pada 24 Juli mendatang.
