KPK Endus Konflik Kepentingan di Program Kartu Pra Kerja, Pendaftaran Gelombang 4 Ditunda
Perusahaan platform digital dalam Program Kartu Prakerja tersebut tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Program prakerja ini sejak mula menyasar para calon pekerja dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan anggaran Rp 10 triliun pada tahun ini.
Namun, atas arahan Presiden, program tersebut dialihkan pelaksanaannya ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta untuk mengurangi dampak Covid-19.
Program Kartu Prakerja lalu membidik korban PHK dan anggarannya meningkat jadi Rp 20 triliun.
Salah sasaran
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menyebutkan, pelaksanaan Program Kartu Prakerja kurang efektif.
Sebab, yang dibutuhkan pekerja terdampak Covid-19 ialah bantuan tunai untuk bertahan hidup.
Alhasil, membidik para korban PHK dengan memberi materi pelatihan kerja dalam Program Kartu Prakerja menjadi salah sasaran.
Kemudian, konten pelatihan dalam program kartu prakerja ini mayoritas adalah teori dan bukan praktik. Padahal, pekerja lebih membutuhkan pelatihan praktik lapangan.
"Sedangkan pelatihan di Program Kartu Prakerja hanya tutorial yang sama dengan pelatihan gratis yang ada di YouTube dan sejenisnya," ungkap Hadi.
Hadi menyarankan, agar pemerintah menghapus dana pelatihan program prakerja ini dan merelokasinya menjadi bantuan tunai bagi para pekerja terdampak Covid-19.
(*)
Sumber: Kontan
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/jokowi-memperkenalkan-kartu-pra-kerja-di-aceh.jpg)