Mendagri Sudah Melakukan Investigasi soal Isu Penjualan Pulau Malamber Tenyata Begini Faktanya

TRIBUNPEKANBARU.COM- Kemendagri sudah melakukan investigasi terkait isu penjualan pulau Malaber di Provinsi Sulawesi Barat.

Investigasi dilakukan bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Sulbar.

Hasil investigasi tersebut menemukan bahwa memang ada pihak yang ingin membeli pulau tersebut.

Namun komunikasi baru sebatas negosiasi dengan penduduk lokal. Artinya belum ada kepastian pulau itu akan dibeli.

Hasil investigasi tersebut menjawab isu-isu yang berkembang terkait penjualan pulau.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tirto Karnavian.

Tito menyebut bahwa memang ada pihak yang ingin membeli pulau tersebut.

Tetapi, pihak itu baru bernegosiasi dengan penduduk setempat pulau, belum sampai melakukan transaksi dengan pemilik pulau yakni pemerintah daerah setempat.

"Belum terjadi transasksi dengan pemerintah daerah setempat yang dilakukan oleh peminat ini. Posisi saat ini seperti itu," kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR, dipantau melalui siaran langsung DPR RI, Senin (13/7/2020).

"Artinya baru berkomunikasi, transaksi dengan bezitter (penduduk penguasa) bukan eigenaar (pemerintah daerah sebagai pemilik)," lanjut dia.

Mendagri menerangkan bahwa dalam persoalan kepemilikan lahan dikenal istilah hak eigendom (memiliki) dan hak bezit (menguasai).

Hak bezit Pulau Malamber dimiliki oleh penduduk setempat yang terdiri dari lima kepala keluarga.

Para penduduk ini sudah bertahun-tahun tinggal menetap di Pulau Malamber sehingga dianggap sebagai bezitter atau penguasa pulau tersebut.

Namun demikian, tidak ada satupun dari para penduduk ini yang memiliki dokumen atau sertifikat kepemilikan pulau sehingga hak eigendom menjadi milik pemerintah.

"Karena belum ada sertifikat dokumen kepemilikan, maka dianggap kepemilikannya adalah milik negara, Provinsi (Sulbar) atau Kabupaten Mamuju," ujar Tito.