Heboh Temuan BPK Aliran Dana ke Rekening Pribadi Sejumlah Kementrian, Menhan Prabowo Jadi Sorotan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan aliran dana anggaran pendapatan belanja negara ke rekening pribadi di 5 kementerian dan lembaga.

Total aliran dana ditemukan di 5 kementerian dan lembaga.

Hal tersebut disampaikan BPK di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai penyerahan LHP LKPP 2019 kepada Presiden Jokowi. 

Salah satu kementerian yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan APBN adalah Kementerian Pertahanan.

Selain Kemenhan, masalah serupa ditemukan juga di Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Badan Pengawas Pemilu, serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

BPK menyatakan total nilai APBN yang ditemukan dalam permasalahan ini mencapai 71,78 miliar rupiah.

• KISAH Sama Almira: Satu Video Saja Bikin viral, Siswi SMA Pencipta Video Salam Taraktakdung

• Sempat Diisukan Lawan Kotak Kosong, Gibran Punya Penantang: Seorang Penjahit dan Ketua RW

• 2 Tahun Sudah Wanita Ini Diteror, Orderan Aneh Tiba di Rumah, 1 Truk Pisang Hingga Mesin Cuci

Saat ini BPK telah menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh instansi terperiksa.

"Pembagian yang tingkat kompleksitasnya berbeda-beda. Ada yang kemudian dalam proses itu memang dilakukan pembenahan, tetapi juga ada yang memang masih ada masalah. Jadi dia belum disetor ke kas gitu. Ada yang kemudian walaupun pakai rekening pribadi, namun demikian dia merupakan bagian dari kas yang disajikan dalam laporan keuangan," ujar Agung Firman Sampurna, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

• Bakal Dipecat PDIP, Ini Sosok Ikhsan Abdurrahman Siddiq, Anggota DPRD yang Terciduk Ikut Balap Liar

• Inilah Foto 1 Keluarga Pelaku Pembunuh Calon Pengantin Rio Pambudi di Palembang,Dikenal Tempramental

• Video Hana Hanifah dengan 3 Laki-Laki Viral di Media Sosial, Sudah 100 Ribu Kali Ditonton

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, angkat bicara terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertahanan.

Dahnil mengatakan temuan BPK tersebut sudah dijawab oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan RI kepada BPK.

Karenanya menurut Dahnil opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kementerian Pertahanan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).

"Terkait dengan temuan BPK tersebut sudah dijawab oleh pihak Irjen Kemhan kepada BPK dengan rinci dan jelas sehingga opini LHP Kementerian Pertahanan mendapat predikat WTP," kata Dahnil ketika dikonfirmasi pada Minggu (19/7/2020).

Dahnil menjelaskan temuan tersebut terkait dengan kegiatan atase-atase pertahanan di seluruh dunia dalam pelaksanaan tugasnya di luar negeri dimana membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat.

• Ikut Balap Liar, Anggota DPRD dari PDIP Ini Terancam Dipecat, Diciduk Polisi Saat Razia

• UPDATE Kasus Ibu & Anak Laki-laki Berhubungan Badan, Ini Kondisi Suami dan Anak Perempuannya

Dahnil mengatakan sejatinya proses izin pembukaan rekening dinas athan sudah disampaikan kepada kementerian keuangan.

Dahnil mengatakan karena proses kegiatan harus segera dan cepat untuk kegiatan para atase pertahanan di luar negeri maka secara administrasi terjadi hal tersebut untuk kegiatan 2019.

"Namun semua sudah dijelaskan lengkap kepada auditor BPK karena sudah terang dan jelas tersebutlah, makanya 2019 ini Kementerian Pertahanan memperoleh opini WTP," kata Dahnil.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jubir Menhan Angkat Bicara Terkait Temuan BPK Soal Anggaran Kementerian Pertahanan

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/19/jubir-menhan-angkat-bicara-terkait-temuan-bpk-soal-anggaran-kementerian-pertahanan