Tiga Pimpinan DPRD Riau Mengundurkan Diri, Gubernur Berharap Tidak Ganggu Pembahasan APBD

Pihaknya berharap dokumen KUA PPAS APBD P 2020 bisa segera diserahkan ke DPRD Riau. Sehingga bisa segera dilakukan pembahasan bersama dan segera disahkan dan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

"Kita sama-sama tau, sebentar lagi akan ada Pilkada serentak dan ada tiga pimpinan dewan yang akan maju dalam Pilkada. Tentu kita tidak ingin ini pengaruhi kinerja," katanya.

Pembahasan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Riau tahun 2020 terganggu akibat Pandemi Covid-19. Rapat awal pembahasan awal rancangan APBD P yang sudah diagendakan dalam pekan ini pun terpaksa dibatalkan.

• Sudah Hampir Akhir Tahun, Realisasi APBD Riau 2020 Masih di Bawah 40 Persen

Pembatalan rapat awal dengan agenda pembahasan rancangan APBD Perubahan ini terpaksa ditunda menyusul ditemukan dua anggota DPRD Riau yang dinyatakan positif Covid-19. Pihak DPRD Riau tidak ingin mengambil resiko dan memutuskan untuk menunda rapat tersebut.

"Hari ini sebenarnya kita rapat Banggar dengan TAPD dalam rangka mulai pembahasan awal R APBD P 2020. Memang belum drafnya belum disampaikan ke kita, tapi kita kan harus melakukan rapat awal dan untuk menyatukan persepsi," kata Wakil Ketua DPRD Rau, Hardiyanto.

"Tapi karena ada persoalan Covid-19 di DPRD Riau, maka kita memilih untuk menunda supaya aman dan nyaman. Agar tidak ada beban pikiran dalam bekerja nantinya," imbuhnya.

Pihaknya belum bisa memastikan kapan rapat awal untuk pembahasan rancangan APBD perubahan tersebut kembali digelar. Sebab saat ini kondisi di DPRD Riau memang belum normal pasca ditemukannya dua anggota dewan dan dua ASN di DPRD Riau yang terpapar Covid-19.

• Pemprov Riau Tak Pandai Belanja atau Uang Terlalu Banyak? Realisasi APBD Riau 2020 Dibawah 40 Persen

"Kita tunggu lah hasil swab, kan kemarin semua anggota dewan dan staf di DPRD Riau sudah melaksanakan swab. Mudah-mudahan semua hasilnya negatif. Kalau semua negatif kan kita bekerja tidak ada beban, karena kalau ada yang positif kita paksanakan rapat kan bisa menularkan ke orang lain," ujarnya.

Jika mengacu ke aturan yang ada, kata Hardiyanto, APBD perubahan 2020 wajib disahkan paling lambat akhir September ini. Meski hingga saat ini draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan 2020 belum diusulkan ke DPRD Riau, pihaknya optimis target tersebut bisa dicapai.

"Akhir september wajib disahkan, kami optimis akhir september APBD P bisa sahkan. Meskipun nanti pimpinan DPRD Riau tingga satu, itu tidak masalah, kita lanjut terus," ucapnya. (Syaiful Misgiono)