Tiga Pimpinan DPRD Riau Mengundurkan Diri, Gubernur Berharap Tidak Ganggu Pembahasan APBD

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tiga pimpinan dan tiga anggota DPRD Riau yang maju Pilkada 2020 sudah mengajukan pengunduran diri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Mereka mundur karena maju Pilkada serentak 2020 sejumlah kabupaten di Riau. Pengunduran diri tersebut masih dalam proses. Sampai saat ini belum ada persetujuan pemberhentian mereka.

Tiga pimpinan DPRD Riau yang maju di Pilkada serentak tersebut diantaranya adalah Indra Gunawan Eet (Ketua DPRD Riau dari Fraksi Golkar) maju di Pilkada Bengkalis dan Zukri Misran (Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP) maju di Pilkada Pelalawan dan Asri Auzar (Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat) maju Pilkada Rokan Hilir.
Dengan demikian, maka pimpinan DPRD Riau tinggal satu, yakni Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi Gerindra, Hardianto.

• 12 Paslon Pilkada di Riau Jalani Tes Kesehatan di RSUD AA Hari Ini, Siapa Saja?

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Selasa (8/9/2020) berharap dengan majunya tiga pimpinan dewan tersebut tidak mengganggu kegiatan Pemprov Riau yang butuh koordinasi dengan DPRD Riau. Salah satunya adalah pembahasan soal APBD Perubahan 2020 dan APBD Murni 2021.

"Kami sudah sampaikan ke pimpinan dewan, dengan rekan-rekan pimpinan dewan ikut Pilkada hendaknya dapat memberi masukan kepada pak Hardianto (wakil ketua DPRD Riau), sehingga pak Hardianto dapat mengambil kebijakan bersama ketua fraksi dan komisi. Dengan begitu tugas dewan tak terganggu. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung, dan kegiatan kita yang butuh koordinasi dengan dewan tetap jalan," kata Syamsuar.

Gubri Syamsuar mengungkapkan, saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2020.

• Hampir Semua Balon Pilkada Sembilan Daerah di Riau Buat Kerumunan Saat Pendaftaran, Ini Kata KPU

Namun sudah sejauh mana proses pembahasan KUA PPAS yang dilakukan oleh TAPD tersebut, Gubri Syamsuar mengaku belum mengetahuinya.

"Saya belum tau persisnya ini sampai mana pembahasanya," kata Gubri Syamsuar saat dikonfirmasi terkait perkembangan terbaru pembahasan KUA PPAS.

"Tapi saya sudah kasih tau Pak Sekda agar ini segara diajukan ke dewan," kata Gubri Syamsuar seraya berharap dokumen usulan KUA PPAS APBD Perubahan 2020 bisa segera disampaikan ke DPRD Riau.

Sebelumnya, Anggota DPRD Riau mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera menyerahkan dokumen usulan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2020.

• Dua Anggota DPRD Riau Positif Covid-19, Pembahasan APBD Perubahan Riau 2020 Ikut Terganggu

Desakan ini disuarakan oleh kalangan legislatif karena hingga akhir Agustus ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau belum menyerahkan dokumn KUA PPAS ke DPRD Riau.

"Harusnya dokumen usulan KUA PPAS APBD Perubahan 2020 itu sudah sampai ke ke dewan sejak awal Agustus ini," kata Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati.

"Sampai hari ini kita belum melihat komitmen dan keinginan pemprov mengajukan dan membahas bersama sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami harap pemprov menyegerakan APBD perubahan ini segera dibahas, mengingat kondisi saat ini sangat tak baik," imbuhnya.

Politis PAN ini menegaskan, meski saat ini Riau sedang menghadapi Pandemi Covid-19 yang terus bertambah, namun pihaknya berharap situasi ini tidak dijadikan alasan bagi Pemprov Riau untuk memperlambat penyerahan dokumen KUA PPAS ke DPRD Riau.

• DPRD Desak Pemprov Riau Segera Ajukan Dokumen KUA PPAS APBD Perubahan

"Kami tak tau ini sengaja atau tidak. APBD perubahan awalnya mau dibahas awal agustus, kok diundur-undur," ujarnya.