PENTING, Sudah Disahkan, Seragam Baru Satpam Mirip Polisi, Ada Pangkat di Bahu, Ini Sejarah Satpam

TRIBUNPEKANBARU.COM - Saat ini seragam Satpam identik dengan warna putih atau warna dongker, namun kini ada pergantian.

Seragam baru Satpam sudah disahkan dan ada kemiripan dengan seragam anggota polisi.

Seragam satuan pengamanan atau satpam akan berganti dengan warna coklat mirip disertai tanda pangkat di bahu seperti seragam anggota polisi.

Perubahan seragam itu tertuang dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

"Untuk filosofi seragam satpam yang warna coklat muda untuk baju dan coklat tua untuk celana, dengan makna coklat identik dengan warna tanah atau bumi, kayu, dan batu, yang berarti warna alami," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2020).

Dalam Perkap tersebut, seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) satpam adalah kemeja lengan pendek berwarna putih, celana panjang biru tua untuk laki-laki, serta rok panjang atau kulot untuk perempuan.

Kemudian, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri dari kemeja lengan panjang dan celana panjang biru tua untuk laki-laki dan perempuan.

Kemiripan warna seragam satpam dengan polisi diharapkan dapat menimbulkan kedekatan emosional hingga menumbuhkan kebanggaan.

"Menumbuhkan kebanggaan satpam sebagai pengembang fungsi kepolisian terbatas, memuliakan profesi satpam, dan menambah pergelaran fungsi kepolisian di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Selain itu, jenis seragam satpam juga bertambah menjadi lima macam. Di peraturan sebelumnya, hanya terdapat empat macam seragam satpam. Kelimanya terdiri dari, PDH, Pakaian Dinas Lapangan Khusus (PDL Sus), Pakaian Dinas Lapangan Satu (PDL Satu), Pakaian Sipil Harian (PSH), dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Sejarah terbentuknya satpam

Barangkali belum banyak yang tahu kalau sejarah Satpam berhubungan dengan kepolisian.

Pendirinya adalah Kapolri Jenderal Polisi Awaloedin Djamin yang menjabat 1978–1982.

Gagasannya berawal dari keterbatasan jumlah polisi dalam menjaga keamanan.

"Awaloedin Djamin berpikiran bahwa polisi yang jumlahnya terbatas tidak mungkin menjaga daerah pertokoan dan perkantoran.