Luhut 'Loncat Pagar' Tangani Covid-19 di 9 Provinsi, Kebijakan Jokowi Jadi Sorotan PKS

TRIBUNPEKANBARU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas.

Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di tanah air.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan penunjukan itu mengundang pertanyaan publik meski menjadi hak prerogatif presiden.

"Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?" ujar Netty, dalam keterangannya, Kamis (17/9/2020).

Hanya saja, dia melihat setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.

"Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya," kata dia.

Menurut Netty, persoalan sektor kesehatan masih banyak yang belum tertangani dengan baik.

Dia merujuk kepada lonjakan kasus per 16 September yang menembus rekor baru yakni 3.963 orang.

Hal itu, kata dia, dikarenakan masih minimnya dukungan dan perlindungan terhadap nakes, kekurangan APD, kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat dan bahan test, laboratorium dan upaya pengembangan vaksin.

"Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis," katanya.

Oleh karena itu, anggota Komisi IX DPR RI tersebut meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik, keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukkan personal penanggungjawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk. "Saya menunggu greget pemerintah," tandasnya.

Ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Doni dan Luhut.

Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat.

Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana bagi pelanggar.

Ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan.