UPDATE! INILAH 2 Partai yang Menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law: Semuanya Terlalu Terburu-Buru

TRIBUNPEKANBARU.COM - Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat kembali menyampaikan penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, menyatakan pembahasan RUU Cipta Kerja terlalu tergesa-gesa.

Padahal, pasal-pasal yang ada dalam RUU Cipta Kerja berdampak luas pada banyak aspek kehidupan masyarakat.

"Pembahasan terlalu cepat dan buru-buru, substansi pasal per pasal kurang mendalam," kata Marwan.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja semestinya menjadi peta jalan dalam pembangunan bangsa.

Marwan mengatakan, DPR dan pemerintah harusnya memikirkan dampak jangka panjang sebuah RUU untuk kesejahteraan masyarakat.

"Fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Kami menilai banyak hal perlu dibahas kembali secara komprehensif," tuturnya.

• Harus Bebas Covid-19, 3.359 Pengawas TPS di Sembilan Pilkada di Riau Mulai Direkrut'

• Sudah Setor Uang Puluhan Juta Tapi Tak Kunjung Diberi Proyek, Akhirnya Terjadi Pembunuhan

• Air Mata Penyesalan Suami Setelah Bunuh Istri dan Anak Tiri: Saya Sayang Dia, Saya Minta Maaf

"Tak perlu buru-buru, harus lebih utuh. Libatkan stakeholder, biar tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, dan mengerakkan ekonomi," imbuh Marwan.

Hal senada disampaikan anggota Fraksi PKS Amin A.K. Dia mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi membatasi keterlibatan publik.

Menurutnya, banyak pihak yang telah menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

"Setelah banyak menimbang masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari organisasi masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, dan berbagai pakar dan aspirasi dari serikat pekerja, konstituen, dengan memperhatikan itu semua maka Fraksi PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi undang-undang," kata Amin.

• DPRD PEKANBARU: Legislator Geram, Insentif Penggali Kubur Covid-19 Belum Dibayar, Nggak Punya Hati!

• UPDATE Demo Tolak Omnibus Law: Jokowi Panggil Sosok Perwakilan Buruh Ini, Akankah Masuk Angin?

Dalam rapat pengambilan Keputusan Tingkat I pada Sabtu (3/10/2020) malam, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat juga menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

Namun, forum rapat tetap menyepakati hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dan memutuskan untuk segera dibawa ke rapat paripurna.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan hadirnya RUU Cipta Kerja akan mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

• Buruh Merespon, Jika RUU Disahkan, BRB Boikot Partai Pendukung RUU Cipta Kerja di Pilkada

• Gawat, Arab Saudi dan Turki Mulai Berselisih, Ketua Kadin Arab Saudi Serukan Boikot Produk Turki

Ia menuturkan, RUU Cipta kerja mempermudah proses perizinan dan masuknya investasi di Tanah Air.