UU Cipta Kerja Tak Digubris Pemerintah, Selasa Siang Besok Ribuan Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI) berencana kembali turun ke jalan untuk demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang hingga kini tak digubris pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Koordinator BEM SI, Remy Hastian memperkirakan, sekitar 5.000 mahasiswa bakal ambil bagian dalam aksi damai yang akan diselenggarakan pukul 13.00 besok, Selasa (20/10/2020).

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja," tukas Remy melalui keterangan tertulis, Senin (19/10/2020).

"Kami tetap menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat," tambahnya.

Baca juga: TEGAS!, Mahfud MD Sebut Naskah UU Cipta Kerja Cacat Formal Jika Diubah Setelah Disahkan DPR

Baca juga: Jokowi Tolak Permintaan MUI Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja, Ini Tanggapan PKS Hingga Demokrat

Remy menyebut, BEM SI menyayangkan reaksi pemerintah terhadap gelombang protes yang bergulir sejak pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu.

Pemerintah dan DPR yang tak transparan sejak pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja malah pilih melempar segala aspirasi warga ke Mahkamah Konstitusi.

"Pemerintah justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut," katanya.

Aliansi BEM SI juga menilai, prosedur hukum itu tak akan banyak berpengaruh dalam menentukan nasib UU Cipta Kerja, jika menilik preseden-preseden sebelumnya.

"Terlebih lagi sebelumnya Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi," kata Remy.

"Hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja bukan merupakan cara yang efektif," pungkasnya.

Baca juga: Moeldoko Sebut Susah Diajak Bahagia, Mardani: UU Omnibus Law Belum Dilaksanakan Udah Buat Menderita

Baca juga: Pengurus MUI Kunjungi Jokowi Soal Perpu UU Cipta Kerja, Namun Ditolak

Polisi Turunkan 6.000 Personel

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto mengatakan, Kepolisian menyiagakan sebanyak 6.000 personel guna mengamankan aksi demonstrasi yang akan kembali digelar pada Selasa (20/10/2020).

Massa yang akan melaksanakan demonstrasi esok hari disebut merupakan gabungan dari berbagai elemen, seperti buruh, organisasi masyarakat, dan mahasiswa.

Heru menambahkan, massa disebut akan terkonsentrasi di sekitar Patung Kuda.

"Kalau di sekitaran Istana, sudah kami mapping sekitar 6.000 personel," ujar Heru saat dikonfirmasi.

Menurut Heru, pihaknya saat ini sedang mengestimasi berapa banyak massa yang akan turun pada aksi demonstrasi besok.

"Kami sedang melakukan mapping, berapa banyak dari mereka yang akan turun," ucap Heru.

Sebagai informasi, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI) berencana kembali turun ke jalan untuk demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang hingga kini tak digubris pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Koordinator BEM SI, Remy Hastian memperkirakan, sekitar 5.000 mahasiswa bakal ambil bagian dalam aksi damai yang akan diselenggarakan pukul 13.00.

BEM SI menyayangkan reaksi pemerintah terhadap gelombang protes yang bergulir sejak pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu.

Pemerintah dan DPR yang tak transparan sejak pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja malah pilih melempar segala aspirasi warga ke Mahkamah Konstitusi.

Aliansi BEM SI juga menilai, prosedur hukum itu tak akan banyak berpengaruh dalam menentukan nasib UU Cipta Kerja, jika menilik preseden-preseden sebelumnya.

Baca juga: Aksi Tolak UU Cipta Kerjanya Serius, Tapi Isi Spanduk Pendemo Buruh Wanita Ini Bikin Ngakak Warga

Baca juga: Ini Baru PEMIMPIN, CEWEK Pula, Bupati Ini Terang-terangan Nyatakan Dukung Penolakan Omnibus Law

Beredar Isu Warga Bakal Serang Pengunjukrasa

Sempat beredar isu bahwa warga Jakarta Barat akan melakukan perlawanan terhadap perusuh demonstrasi.

Menanggapi kabar tersebut, pihak Polri-TNI meminta warga untuk tetap di rumah dan menjaga rumahnya masing-masing, sementara keamanan lingkungan akan dijaga oleh TNI-Polri dari luar.

Hal tersebut dinyatakan oleh Kapolres Jakarta Barat Audie S Latuheru dan Kolonel Inf Dadang Ismail Marzuki, pada Senin (19/10/2020) pagi.

Polri-TNI mengumpulkan ketua RT dan Camat se-Jakarta Barat untuk menyampaikan imbauan tersebut.

"Kita samakan presepsi dengan Pak Dandim, jangan sampai ada bentrok antarwarga. Jadi kami samakan presepsi, sudah warga jaga rumahnya masing-masing aja nanti kami TNI Polri yang jaga diluar. Kami yang jaga di luar," kata Audie.

Ia menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi warga yang pada demonstrasi sebelumnya, memutuskan untuk menjaga rumahnya masing-masing, alih-alih ikut turun melawan perusuh demonstrasi.

"Kita ambil pengalaman dari daerah lain dan kejadian di Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Mereka (warga) akan menjaga rumahnya masing-masing. Kita sepakat seperti itu," tutur dia.

Senada dengan imbauan Audie, Kolonel Inf Dadang Ismail Marzuki juga meminta warga untuk tinggal di rumah saja.

Hal ini disebabkan pihaknya sempat kesulitan membedakan antara masyarakat sekitar dan massa aksi.

"Kami kemarin repot mau membedakan masyarakat sekitar dan mana peserta aksi pendemo susah sekali. Artinya untuk jaga keamanan kita bersama," ujarnya.

Dalam mengimbau warga, Polri-TNI turut merangkul RT RW setempat untuk mengingatkan warga supaya tidak turun ke jalan, dan agar pelajar tidak ikut demonstrasi.(***)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "UU Cipta Kerja Tak Dicabut Pemerintah, BEM SI Akan Turun ke Jalan Lagi Besok", dan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Amankan Aksi Demonstrasi Besok, Kepolisian Siagakan 6.000 Personel", dan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beredar Isu Warga Akan Lawan Perusuh Demo, Kapolres Tegaskan Jangan Ada Bentrok",