Perang Argumen dan Saling Serang Program Warnai Debat Publik Paslon Pilkada Rohul

TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN - Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Pilkada Serentak Rokan Hulu 2020 di Ujung Batu diwarnai saling serang argumen antara satu sama lain pada Rabu (25/11).

Debat diikuti Paslon nomor urut satu Hamulian Nasution-Syahril Topan, nomor urut dua Sukiman-Indra Gunawan dan nomor urut tiga Hafith Syukri-Erizal.

Masing-masing paslon terlibat perdebatan serius.

Terutama, pada sesi eksplorasi yang dimaksimalkan oleh masing-masing paslon untuk memamerkan keunggulan program, sekaligus menyerang lawan tandingnya.

Baca juga: Soal Kasus Ekspor Benih Lobster, Pakar Hukum: Permainan Nilai Uangnya Sangat Besar

Baca juga: INILAH Koleksi Gelar Maradona Sepanjang Karir Sepakbola: Hanya Minus Satu Trofi

Baca juga: Tak Ada Modal Nikah, Pria Ini Malah Gasak Emas Ibu Sendiri: Total Capai Rp 115 Juta

Hafith Syukri misalnya, paslon dengan jargon Gaspoll ini memamerkan program Kartu MAU (Makmur, Agamis dan Unggul) itu berkali-kali mendapat perdebatan baik oleh paslon nomor dua maupun tiga.

"Kalau Kartu MAU itu dilaksanakan, di mana masing-masing pelaku UKM dapat duit Rp 5 juta, itu duitnya dari mana?"

" Sementara APBD Rohul tahun depan cuma Rp 1,1 triliun. Itu apa gak besar pasak daripada tiang?" tanya Sukiman yang mengusung jargon Skawan.

Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Hafith Syukri.

"Kepala daerah itu kan seperti kepala rumah tangga. Kalau kepalanya bingung, bagaimana mau jalan. Bagaimana caranya, itu rahasia kami. Duit banyak di luar sana, tinggal mau atau tidak mengambilnya," jawab Hafith.

Lalu, kepada paslon nomor tiga Hamulian-Topan dengan jargon Hartop, Sukiman kembali bertanya tentang tagline kampanye mereka yang berbunyi 'Berani Lebih Baik'.

Menurut sang petahana, tagline kampanye tersebut tak masuk akal.

Apalagi, jika melihat niat paslon nomor tiga untuk mengaktifkan kegiatan sekolah di masa Covid-19 seperti sekarang.

"Kita boleh saja berani. Tapi, ada hukum yang mengatur koridor dalam bekerja. Lebih baik selamat dalam bertugas daripada berani tapi melawan hukum," kata Sukiman.

Hal itu dijawab oleh Hamulian dan Topan secara bergantian dengan jawaban yang santai.

"Kalau Kepala Daerah tidak berani mengambil sikap. Lebih baik jadi kepala rumah tangga saja. Ngurus anak dan istri di rumah," sanggah Hamulian.