Jalan Jati Simpang Tiga Belum Diaspal, Ketua DPRD Pekanbaru: Kondisinya Memprihatinkan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Warga RW 05 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, menyampaikan berbagai aspirasi kepada Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani SIP, saat reses Sabtu (28/11 /2020). 

Berbagai aspirasi mendasar disampaikan warga, terutama masalah jalan yang belum diaspal. 

"Di sini padat penduduk, tapi sayang, Jalan Jati ini tak kunjung diaspal sampai sekarang. Padahal kami sudah lama mengusulkan,"  kata Ketua RW 05 Simpang Tiga, Krismat, di hadapan Ketua DPRD Pekanbaru.

Seperti diketahui, di Jalan Jati tersebut sekitar 800 meter belum diaspal, alias masih jalan tanah. Bahkan di lokasi itu juga sering terjadi banjir.

Karena itu, warga juga meminta agar DPRD menyampaikan ke Pemko Pekanbaru melalui Dinas terkait, untuk membangun bos culvert.

Menanggapi hal ini, Lurah Simpang Tiga Muhammad Nasir menegaskan, sebenarnya kendala jalan lingkungan 800 meter yang belum diaspal tersebut, karena akses jalan itu, tidak termasuk ke dalam aset Pemko Pekanbaru.

"Jalan yang belum diaspal itu, pernah kita bahas dalam Musrenbang Kelurahan maupun Kecamatan. Masalahnya adalah jalan belum jadi aset Pemko. Tadi dikatakan ketua kalau bukan aset pemko sulit. Makanya kami menghimbau kepada pengembang, agar menyerahkan fasum itu ke masyarakat, biar jelas," tegas Lurah.

Agar ini terealisasi, Lurah meminta kepada RT dan RW, agar melakukan koordinasi lagi dengan developer terkait. Sehingga ke depan, bisa diusulkan lagi pembangunan jalan aspal di lokasi tersebut.

Ketua DPRD kota Pekanbaru Hamdani SIP menjelaskan, bahwa dalam reses kali ini, prioritas dirinya adalah hal yang paling dibutuhkan masyarakat. Termasuk halnya pengaspalan jalan.

"Ya, saya sudah lihat langsung kondisi jalannya. Tentunya ini, akan menjadi prioritas baginya untuk dikawal dan diperjuangkan di tingkat eksekutif. Memang memprihatinkan," akunya.

Selain jalan, Politisi Partai PKS ini juga menyebutkan, aspirasi warga yang lainnya juga, ada bantuan mushalla, masjid dan posyandu. Aspirasi ini akan diakomodir, namun harus jelas status lahan dan proses hibahnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

----------------------------------------------------------------------------

Anggota DPRD Pekanbaru Sesalkan Minimnya Sosialisasi Perda dan Perwako, Warga: Kami Tak Tahu

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), yang dilaksanakan beberapa Anggota DPRD Pekanbaru kemarin, menjadi bukti sahih, tidak maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat selama ini.

Terakhir Sosialisasi Perda No 13 Tahun 2018 tentang Naker Lokal Pekanbaru, yang dilakukan anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono, di beberapa titik di Kota Pekanbaru, masyarakat juga banyak tidak tahu.