RENDAH,Realisasi Penyaluran Bantuan Tunai Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Kota,Baru 58 Persen

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan refocusing atau realokasi APBD Riau tahun 2020 mencapai sebesar Rp 474,3 miliar.

Hal itu guna mendorong pemulihan ekonomi di tengah masyarakat saat pandemi Covid-19 melanda Riau.

Dari total dana tersebut, termasuk didalamnya anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Riau, Emri Juli Harnis mengatakan, realokasi anggaran pada APBD Riau 2020 dilakukan sebanyak dua kali.

Baca juga: 13 Hari Sukses Gelar Operasi Lilin Lancang Kuning, Polres Kampar Klaim Nataru Aman dan Kondusif

Baca juga: Masih Ada Perkara di MK, Politisi Gerindra Ini Minta Masyarakat Bersatu Kembali Pascapilkada di Riau

Baca juga: BOLA LOKAL: PSPS Riau Akan Beri Masukan Ini Tentang Ketidakpastian Liga 2 

Pertama, dana yang direalokasi untuk percepatan penanganan virus corona di Riau sebesar Rp 74,9 miliar. Sedangkan pada tahap kedua yakni sebesar Rp 400 miliar.

"Dana realokasi APBD tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan. Seperti belanja peralatan kesehatan, jaring pengaman sosial atau bantuan langsung tunai (BLT) dan kebutuhan penambahan anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19," katanya, Minggu (3/1/2021).

Lebih lanjut dikatakannya, untuk dana BLT ini, masing-masing Kepala keluarga (KK) yang sudah terdata.

Yakni mereka yang terkena dampak Covid-19 mendapatkan Rp 300 ribu. Bantuan tersebut diberikan Pemprov Riau melalui pemerintah kabupaten/kota.

"Untuk BLT, jumlah penerima bantuan sebanyak 212.893 KK dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp 191.603.700,” ucapnya.

“ Hingga saat ini, realisasi penyaluran bantuan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 180.611.000 atau sudah 94,26 persen," ujarnya.

Sementara itu, untuk realisasi penyaluran bantuan keuangan dari kabupaten/kota ke masyarakat hingga akhir tahun kemarin baru sebesar Rp 112.713.300 atau 58,83 persen.

Karena masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum menyelesaikan penyalurannya.

"Yang belum selesai penyalurannya itu kota Pekanbaru, Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Bengkalis. Total dana yang belum disalurkan kepada masyarakat total Rp 30,179 miliar," katanya.

23 Ribu Pelaku UMKM di Riau Terima Bantuan dari Pemerintah Pusat

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 23 ribu lebih Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Riau sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memberikan bantuan sebesar Rp 2,4 juta per UMKM.

"Dari usulan yang sudah disampaikan kepada pemerintah pusat, yang sudah mendapatkan bantuan sebanyak 23 ribu lebih pelaku UMKM di Riau," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Disperindag UKM) Provinsi Riau, Asrizal.

Asrizal mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pendataan sebanyak 51 ribu pelaku di Riau yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Namun dari jumlah tersebut yang sudah mendapatkan bantuan baru sebanyak 23 ribu lebih pelaku UMKM.

"Bantuan tersebut merupakan program pemberian bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid -19," katanya.

Selain mengusulkan sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat, pihaknya juga akan mendata UMKM di Riau yang diusulkan sebagai penerima bantuan dari Pemprov Riau.

Sebab selain dari pemerintah pusat, Pemprov Riau juga sudah menyiapkan anggaran untuk membantu para pelaku UMKM di Riau.

"Kami mendata ada 51 ribu lebih pelaku UMKM di Riau yang akan mendapatkan bantuan. Namun data tersebut tidak akan diusulkan seluruhnya ke pusat. Jadi yang akan kami usulkan ke pusat hanya 40 ribu nama, sedangkan sisanya akan langsung dibantu oleh pemerintah provinsi Riau," ujarnya.

Saat ini Pemprov Riau sudah menyediakan dana sebesar Rp 25 miliar untuk membantu pemulihan ekonomi bagi pelaku UKM yang terdampak Covid-19.

Namun hingga saat ini dana tersebut belum kunjung bisa disalurkan.

"Program dari pemerintah pusat itu saat ini masih berjalan, dan pemerintah provinsi tugasnya adalah melanjutkan,” ujarnya.

“Jadi mana nantinya pelaku UKM yang tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat namun sudah terdaftar, maka akan dibantu oleh pemerintah provinsi," katanya.

Seperti diketahui, Bantuan Presiden (Banpres) produktif yang dikenal dengan BLT UMKM senilai Rp 2,4 juta per bulan ini diberikan kepada pelaku usaha mikro.

Bantuan ini diberikan untuk membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Para pelaku UKM yang diusulkan ke pemerintah pusat sebagai calon penerima bantuan tersebut diusulkan melalui pendataan yang dilakukan secara online melalui aplikasi mata UMKM.

Dari aplikasi ini lah Pemprov Riau mendapatkan data nama-nama pelaku UKM yang selanjutnya di teruskan ke Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai calon penerima bantuan.

Catatan Redaksi:

Bersama-sama kita lawan Virus Corona.

Tribunpekanbaru.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Ingat pesan ibu, 3 M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono )