AHY Tuding Gerakan 'Kudeta' Libatkan Lingkaran Jokowi, 'Tadi Saya Sudah Kirim Surat ke Presiden'

"Tidak benar penilaian itu (upaya majukan AHY). Bagi Partai Demokrat yang utama adalah bagaimana pilihan politik hukum yang akan diambil itu rasional, konstitusional dan menjamin daulat rakyat," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan, saat dihubungi, Jakarta, Jumat 29 Januari 2021.

Usulan PT 0 persen dalam RUU Pemilu, kata Irwan, sebagai gambaran bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.

"Rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Makin banyak pilihan (calon presiden) makin bagus. Itulah daulat rakyat sesungguhnya," ucap Irwan.

Oleh sebab itu, menurut Irwan, persoalan Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold tidak hanya sekadar angka-angka saja, tetapi jadi cerminan dan resultan dari kondisi aspirasi masyarakat Indonesia.

"Meskipun pembentuk undang-undang punya privilage untuk menentukan angka PT karena open legal policy, kita juga harus memikirkan hal tersebut secara matang," paparnya.

"Agar kemudian PT tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," sambung Irwan.

(Tribunnews.com/Umam/Seno/Kompas.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul AHY Ungkap 'Rencana Kudeta' Terhadap Partai Demokrat Didalangi 5 Orang, Siapa Mereka?