Warga Takut Buzzer, Presiden Jokowi Minta Masyarakat Aktif Untuk Mengkritik, Jamiluddin: Aneh

TRIBUNPEKANBARU.COM - Ajakan Presiden Jokowi yang ingin masyarakat lebih aktif lagi untuk mengkritik pemerintah dinilai aneh. 

Bahkan, sejumlah pihak menilai ajakan tersebut sebagai petanda jika telah ada yang tak beres di dalam kehidupan berdemokrasi.

"Ajakan presiden itu tentu aneh mengingat Indonesia menganut demokrasi. Di negara demokrasi, kritik itu harusnya mengemuka secara alamiah, bukan diminta," ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, kepada wartawan, Rabu (10/2/2021). 

Menurutnya di negara demokrasi, masyarakatnya akan aktif menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah, termasuk atas sikap dan perilaku pejabat negara.

"Jadi kalau presiden meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, berarti ada yang tidak beres dalan praktik demokrasi di Indonesia. Demokrasi berjalan seolah-olah belum memberi ruang yang besar pada masyarakat untuk menyampaikan kritiknya," ungkapnya.

"Padahal ruang untuk itu sangat terbuka sejak anak bangsa sepakat menganut demokrasi. Hanya saja, dalam perjalanannya, ruang menyatakan kritik itu menjadi terbelenggu setelah bermunculan buzzer bayaran di media sosial," imbuhnya. 

Jamiluddin menegaskan para buzzer bayaran tak sungkan menguliti siapa saja yang mengkritik pemerintah.

Hal itu, kata dia, sudah dialami Kwik Kwan Gie, Susi Pudjiastuti dan para pengkritik pemerintah baik di media massa maupun di media sosial.

Sebenarnya, dia memandang perilaku buzzer bayaran tak lazim di negara demokrasi.

Sebab di negara demokrasi ancaman terhadap pengkritik lazimnya datang dari negara (state). 

Bahkan itu disebut Jamiluddin mengemuka dalam literatur Barat.

Ilmuwan di sana umumnya hanya percaya ancaman terhadap pengkritik datang dari negara.

Bila ada ancaman terhadap pengkritik dari buzzer bayaran (masyarakat), ilmuwan Barat pada umumnya tidak percaya.

Padahal, lanjutnya, hal tersebut terjadi di Indonesia dimana buzzer (masyarakat) melakukan ancaman terhadap pengkritik.

"Karena itu, kalau presiden ingin masyarakat aktif mengkritik pemerintah, maka para buzzer bayaran yang pertama harus ditertibkan. Sebab, mereka ini yang aktif menguliti siapa saja yang mengkritik pemerintah," jelas dia. 

"Masalahnya, apakah Presiden Jokowi mau menertibkan para buzzer bayaran ? Kalau tidak, tentu ajakan Presiden Jokowi agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah hanya basa basi politik saja," pungkas Jamiluddin. 
 

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Minta Masyarakat Kritik Pemerintah, Kata Pengamat Itu Aneh.