Breaking News:

Sidang Perkara Korupsi Anggaran Rutin Bappeda Siak, Hakim Tolak Eksepsi Yan Prana Jaya

Sidang perkara korupsi anggaran rutin Bappeda Siak, Majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru menyatakan menolak eksepsi terdakwa Yan Prana Jaya.

Istimewa
Agenda putusan sela sidang perkara dugaan korupsi anggaran rutin Bappeda Siak dengan terdakwa Yan Prana Jaya, Kamis (8/4/2021) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sidang perkara korupsi anggaran rutin Bappeda Siak, Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru menyatakan menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Yan Prana Jaya, lewat tim Penasehat Hukumnya atas dakwaan JPU.

Yan Prana yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau non aktif itu, terjerat kasus dugaan korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2013 - 2017 Kabupaten Siak.

"Menolak eksepsi terdakwa (Yan Prana)," tegas hakim ketua, Lilin Herlina, dalam sidang lanjutan dengan agenda putusan sela, Kamis (8/4/2021) di Pengadilan Negeri (PN Pekanbaru).

Dengan begitu, majelis hakim pun meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk menghadirkan saksi-saksi dalam sidang berikutnya dengan agenda pembuktian, pada pekan depan.

"Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi pada persidangan selanjutnya. Sidang kembali kita gelar pada Senin (12/4/2021) pekan depan," ungkap Lilin Herlina lagi.

Terkait rencana menghadirkan Yan Prana secara langsung dalam sidang berikutnya, hakim ketua meminta tim penasehat hukum untuk berkoordinasi dengan JPU dan pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

"Silahkan berkoordinasi dengan JPU dan Rutan untuk membawa terdakwa ke persidangan," ungkap dia.

Dalam sidang perdana sebelumnya, terungkap sejumlah fakta dari surat dakwaan yang dibacakan JPU Hendri Junaidi dan Himawan Putra.

Dimana, terdakwa Yan Prana, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, saat masih menjabat Kepala Bappeda Siak, pernah mengadakan rapat di Kantor Bappeda Siak, dan dihadiri oleh hampir seluruh pegawai.

"Didalam rapat tersebut terdakwa menyampaikan agar setiap anggaran SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas, red) di Bappeda Kabupaten Siak, dipotong sebesar 10 persen," kata JPU.

Halaman
1234
Penulis: Rizky Armanda
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved