Indonesia Terancam Alami Tragedi Kemanusiaan, Presiden Tak Pilih Lockdown Karena Alasan Ini
Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah telah menerima masukan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown.
lihat foto
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rimawan Pradiptyo, menyayangkan masih munculnya perdebatan soal sektor mana yang harus diprioritaskan, kesehatan atau ekonomi.
Padahal, pandemi ini telah berlangsung selama 16 bulan.
Ia mengingatkan, jangan sampai penanganan pandemi melibatkan kepentingan politik dan melupakan aspek kemanusiaan.
“Ini situasinya memang genting. Sejak awal kami sudah menyuarakan jangan ada politik, karena kalau mabuk politik pandeminya malah enggak selesai,” ujar Rimawan saat dihubungi, Kompas.com, Minggu (27/6/2021).
Rimawan berpandangan, kebijakan PPKM skala mikro tidak mungkin efektif dalam membatasi mobilitas masyarakat.
Sebab, zonasi PPKM terlalu kecil, yakni di tingkat Rukun Warga (RW).
Sementara, mobilitas masyarakat cenderung bergerak antarkabupaten. “Jadi tidak logis ketika pembatasannya hanya di tingkat RW,” tutur inisiator Sambatan Jogja (Sonjo) itu.
Rimawan menyarankan penerapan PSBB atau lockdown pada Pulau Jawa dan Bali.
Minimal, kebijakan itu berlaku pada tingkat provinsi. Penerapan PSBB berlaku paling tidak selama dua pekan.
Mobilitas masyarakat benar-benar dibatasi dan hanya sektor esensial saja yang boleh beroperasi.
Kemudian, ia mengusulkan ketentuan mengenai zonasi jangan dikaitkan dengan masalah aktivitas sosial, ekonomi, maupun keagamaan.
“Jadi masalah zonasi itu seharusnya hanya dikaitkan dengan penanganan covid,” kata Rimawan.
Selama PSBB, pemerintah diminta memperbanyak testing.
Dengan begitu, kasus positif Covid-19 dapat segera diidentifikasi dan diisolasi.
Selain itu, peningkatan testing dan pelacakan (tracing) juga perlu dibarengi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
