China Perbudak Warga Muslim, AS Beri Sanksi ke Sejumlah Perusahaan
Pemerintah AS menjatuhkan sanksi ke sejumlah perusahaan China, karena diduga terlihat dalam perbudakan warga minoritas muslim di China
Penulis: Rinal Maradjo | Editor: Rinal Maradjo
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah Amerika Serikat menambahkan 14 perusahaan China dan entitas lain ke daftar hitam ekonominya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang, pada Jumat (9/7/2021).
Dikutip Tribunpekanbaru.com dari Daily Sabah pada Minggu (11/7/2021) disebutkan,
Departemen Perdagangan mengatakan perusahaan-perusahaan itu terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam melakukan perbudakan, penindasan, penahanan massal,
Serta pengawasan teknologi tinggi China terhadap warga muslim Uyghur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang.
Baca juga: Kisah Seorang Ibu Uighur Yang Tinggalkan Anaknya Demi Selamatkan Nyawa Anaknya Yang Lain
Baca juga: China Incar Aktivis Muslim Uighur Dari Dunia Maya, Facebook: Hati-hati, Mereka Gunakan Malware
Sejumlah perusahaan yang diblack list oleh Amerika Serikat itu antara lain :
- Perusahaan Teknologi Informasi Lianhai Chuangzhi Xinjiang
- Cobber Teknologi Informasi
- Shenzhen CoTeknologi
- Screen Information Xinjiang
- Perusahaan Teknologi Informasi Beijing Geling Shentong
- Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology Co, Ltd
- Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd
dan sejumlah perusahaan lainnya.
Hingga saat ini, Amerika Serikat telah memasukan 34 perusahaan asal China yang ikut melakukan perbudakan terhadap warga minoritas muslim.
Perbudakan Modern
Laporan-laporan Lembaga Kebijakan Strategis Australia (ASPI) dan Kongres AS, antara lain, menemukan bahwa ribuan warga Uighur telah dikirim untuk bekerja di pabrik-pabrik di seluruh China.
Menurut laporan ASPI para pekerja "diduga kuat menjadi korban perbudakan modern'.
Laporan ini juga menghubungkan pabrik-pabrik di China dengan lebih dari 80 merek terkenal, termasuk Nike, Apple dan Gap.
China, yang diyakini telah menahan lebih dari satu juta warga Uighur di kamp-kamp interniran di Xinjiang, telah menggambarkan program-programnya yang dilaporkan termasuk sterilisasi paksa, sebagai pelatihan kerja dan pendidikan.
Direktur Eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, Omer Kanat, mengatakan membuat perusahaan untuk mengalihkan bisnis dari Xinjiang sangat penting untuk meyakinkan pemerintah Cina untuk mengubah kebijakannya.
"Sampai sekarang, ada kecaman atas apa yang telah dilakukan pemerintah China, tetapi belum ada tindakan," kata Kanat kepada BBC.
