Breaking News:

Mengubah Cara Tradisional Dalam Memanfaatkan Hutan Desa di Pemandang

Pembina LPHD Desa Pemandang, Muzawir mengatakan, pengajuan hutan desa dilakukan supaya masyarakat bisa mengelola kawasan hutan alam di desa mereka.

Penulis: Syahrul | Editor: M Iqbal
Tribunpekanbaru.com/Syahrul
Sisa aktifitas penebangan kayu pohon di kawasan Hutan Desa Pemandang masih dijumpai di sejumlah ruas jalan hutan. Kayu-kayu pohon yang sudah ditebang oleh perambah langsung disusun menjadi batang kayu papan sebelum dibawa keluar dari kawasan Hutan Desa. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN -Pemandangan pertama yang menjadi penanda telah memasuki kawasan Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto adalah bangunan Kantor Desa Pemandang di sebelah kiri jalan.

Sedikit menikung tajam ke arah kiri, terlihat pemukiman sekitar 700-an Kepala Keluarga (KK). Mereka mendiami kawasan lereng perbukitan di antara gugusan Bukit Barisan. Desa ini pernah berstatus sebagai desa terisolir pada masa lalu.

Maraknya aktivitas masyarakat melakukan pengalihan dan pelepasan lahan dengan embel-embel Tanah Ulayat menjadi latar belakang pengajuan penyelamatan hutan melalui Program Perhutan Sosial dengan Skema Hutan Desa.

Di sepanjang perjalanan menuju Desa Pemandang, kerap dijumpai bagian hutan tandus akibat dibabat dengan alat berat dan mesin potong sederhana yang dilakukan masyarakat. Sisa-sisa tebangan ada yang dibiarkan mengering usai ditumbangkan untuk membuka lahan perkebunan.

Pada kiri kanan jalan menuju kawasan hutan desa, juga dijumpai beberapa lokasi yang diduga sebagai tempat memotong-motong batang pohon yang ditumbangkan menjadi papan sebelum diangkut keluar dari kawasan tersebut.

Desa yang menjadi salah satu pembatas antara Riau dan Sumatera Barat itu berkontur miring dan berbukit mendapat SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Menteri LHK Siti Nurbaya pada Tahun 2017 silam.

Dilatarbelakangi keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mendapat hak kelola hutan desa, sekelompok masyarakat mengajukan permohonan ke KLHK di Tahun 2017.

Pembina LPHD Desa Pemandang, Muzawir yang juga tokoh masyarakat desa mengatakan, pengajuan hutan desa dilakukan supaya masyarakat bisa mengelola kawasan hutan alam di desa mereka.

“Kami mengajukan seluas 10 ribu hektare. Namun setelah dikaji dan ditelaah oleh Kementerian LHK, yang mendapatkan persetujuan hanya seluas 8.437 hektar,” sebut Muzawir.

Muzawir menceritakan adanya kekeliruan pemahaman dalam masyarakat bahwa kawasan hutan di desa dapat dialihkan dan dilepaskan kepada pihak lain dengan alasan bagian dari Tanah Ulayat.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved