Sst, Ada Pejabat Asyik Kerja Sendiri, Koordinasi Lemah, Pansel Sebut Tak Layak Dipertahankan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ada pejabat yang asyik kerja sendiri, pansel sebut tak layak dipertahankan.

Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan oleh pejabat eselon II dilingkungan Pemprov Riau lemah.

Para kepala dinas, badan dan biro di Pemprov Riau cenderung merasa puas dengan kerja sendiri-sendiri di masing-masing OPD-nya tanpa mempedulikan OPD lain.

Padahal ada banyak program kerja yang saling berkaitan antara satu OPD dengan OPD lain.

Hal ini terungkap dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pansel yang secara maraton mengevaluasi 41 orang pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau.

"Koordinasi lintas OPD sangat lemah, jadi seolah-olah mereka ini bekerja sendiri-sendiri," kata Ketua Tim Pansel, Prof Ashaluddin Jalil, Senin (4/10/2021) seraya menyebut bahwa seluruh anggota tim Pansel dengan kesimpulan tersebut.

"Padahal kita tau kan, namanya bekerja itu tidak boleh sendiri-sendiri. Hasil penilaian kita memang seperti itu, jadi hampir semua kepala OPD lemah koordinasinya dengan OPD lain, dan ini nanti yang akan kami sampaikan ke Pak Gubernur," imbuhnya.

Saat ditanya apa seberapa penting koordinasi lintas OPD ini dalam sebuah pemerintahan, Ashaluddin menegaskan, koordinasi lintas OPD sangat penting dan dibutuhkan dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan.

Sebab ada beberapa program kerja di satu OPD itu yang berkaitan dengan OPD lain. Sehingga harus disinergikan agar bisa berjalan dengan maksimal.

"Kepala OPD ini kan esksekutor sebuah kegiatan, kalau kepala OPD ini tidak mampu jadi eksekutor yang baik ngapain dipake," tegasnya.

Sepertinya, tim pansel sudah merampungkan tahapan evaluasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau, Kamis (30/9/2021) kemarin.

Total ada 41 Pejabat Tinggi Pratama (PTP) yang telah menjalani uji kompetensi bidang dan evaluasi kinerja.

Hasilnya akan diserahkan ke Gubernur Riau, dan selanjutnya Gubernur yang akan menetapkan hasil evaluasi pejabat, setelah diberi kepercayaan menjalankan amanah sebagai pejabat.

Namun sebelum itu, Gubri Syamsuar akan melaporkan hasil evaluasi tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

Dari hasil uji kompetensi dan evaluasi yang dijalankan oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.

Tim pansel akan menentukan siapa pejabat yang masih pantas duduk dijabatan yang dipegang sekarang, atau akan pindahkan ke OPD lain.

Namun bisa juga pejabat tersebut dinonjobkan dan tidak lagi diberikan jabatan apapun jika dinilai tidak memenuhi syarat lagi menjabat sebagai kepala OPD.

Sekretaris pansel, Budi Fakhri, mengatakan, seluruh kepala OPD telah menjalankan dua tahapan yang dijalani baik uji kompetensi, uji manajerial dengan asesor dan kedua uji kompetensi teknis oleh tim pansel yang diketuai Ashaludin Jalil.

“Hari ini terakhir pelaksanaan uji kompetensi manajarial dan kompetensi teknis atau evaluasi kinerja oleh tim pansel,” ucapnya.

“Sesuai dengan jadwal 41 kepala OPD yang dievaluasi telah menjalani seluruh proses ujian, baik dengan asesor maupun dengan tim Pansel,” imbuh Budi.

Pansel, kata Budi, mengevaluasi kinerja pejabat, apakah sesuai dengan target yang diberikan oleh Gubernur, dan visi misi Gubernur Riau.

Sesuai RPJMD, kegiatan program kerja yang ditetapkan oleh Gubernur Riau.

"Sejalan atau tidak dan target berjalan atau tidak sesuai keinginan gubernur, tidak hanya pencapaian target tapi kinerja terhadap pimpinan. Semua hasil nanti diserahkan pansel ke gubernur,” ujarnya lagi.

Seperti diketahui, Gubernur Riau mengevaluasi seluruh kepala OPD setelah satu tahun lebih bekerja.

Ditargetkan pada awal Oktober pelaksanaan evaluasi selesai dijalankan, sesuai dengan hasil evaluasi pansel.

Akan ada pejabat yang tetap menajabat, pejabat yang digeser, dan juga pejabat yang tidak mendapatkan jabatan.

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono )